Sikap-sikap Fraksi Setelah Setya Novanto Jadi Tersangka

Jakarta: Menyusul penetapan tersangka baru dalam skandal korupsi e-KTP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat menyarankan agar Setya Novanto mundur dari jabata Ketua DPR.

"Tentu untuk citra dan kredibilitas lembaga DPR, lembaga negara, opsi mundur menjadi salah satu yang paling layak," kata Anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7).

Hendrawan menyebut proses pergantian pimpinan atau anggota merupakan kewenangan dari fraksi Golkar. Itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Terpisah, Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto berpendapat bahwa secara etika, Setya lebih baik mundur dari jabatannya.

"Secara etika sebagai ketua DPR tentu akan lebih bijak dan legowo apabila beliau meletakkan jabatannya sebagai Ketua DPR dan fokus menghadapi persoalan di KPK," kata Didik.

Meski mengedepankan asas praduga tak bersalah, Didik menilai sikap legowo Setya setidaknya akan menyelamatkan citra DPR di mata masyarakat.

"Bukan hanya Pak Novanto, tapi ada anggota DPR tergerus masalah hukum korupsi sudah tentu menambah berat beban DPR," ujar Didik.

Berbeda dengan dua fraksi partai politik lain, di DPR RI, PKB dan Gerindra, belum menentukan sikap politik terkait penetapan status tersangka terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). 

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya akan mengambil sikap politik setelah menggelar rapat internal pada sore hari ini.

"Kami masih memperhatikan perkembangan-perkembangan situasinya. Situasi dan perkembangan sedang kami ikuti terus, akan kami bicarakan nanti sore," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/7).

Senada, Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya baru akan menentukan sikap politik setelah bertemu dengan pemimpin DPR dan fraksi.

Menurutnya, pertemuan ini harus segera direalisasikan guna mengantisipasi penurunan citra DPR di tengah masyarakat.

"Kami undang pimpinan untuk segera undang fraksi-fraksi untuk melakukan pembicaraan ini. Harus mengajak pemimpin DPR dan pemimpin fraksi segera berkumpul mengatasi ini, apa dan bagaimana mekanisme agar tidak berdampak pada kinerja bagi citra segala macam," ucapnya. (kuy)