Sikap Disbudpar Soal Dewan Kesenian Surabaya Sudah Benar

Sikap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya yang tidak mengakui Musyawarah DKS dan hasil-hasilnya, mendapat dukungan dari anggota DPRD Kota Surabaya Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan, Mochamad  Machmud.

“Sikap pemerintah kota dalam hal ini Disbudpar pasti punya dasar hukum dan alasan yang  kuat. Maka  saran saya kepada Kepala Dinas Budpar Surabaya. Jangan Ragu untuk menegakkan kebenaran,” kata Machmud, panggilan akrabnya kepada Ngopibareng.id, Senin siang.

Menurutnya, yang namanya musda, muscab atau apa istilahnya,  pasti ada aturannya. “Mulai dari perijinan, undangan peserta sampai urusan lainnya, semestinya dikoordinasi dengan jajaran samping, termasuk Pemkot.  Berkoordinasi dan berkomunikasi dulu, sehingga ada saran atau masukan dari  pemerintah agar menjadi proses pemilihan pengurus yang sempurna,” tambahnya.

"Jika memang Pemkot merasa ada  yang janggal, ya harus  hati-hati. Bagaimana pun Pemkot Surabaya adalah yang  mengeluarkan dana pengembangan kesenian di Surabaya, masak diabaikan begitu saja," tanya Machmud.

Jika Pemkot sudah tidak  mengakui, sedangkan pengurus DKS  cuek dan mengabaikan sikap Pemkot ini, maka sudah  pasti Pemkot tidak  akan mau mengeluarkan anggaran apa pun. Dampaknya, sudah  bisa dipastikan nasib kesenian dan nasib seniman surabaya ke depan akan makin suram, katanya.

“Jika pengurus DKS yang  baru terpilih bersikukuh dengan  sikapnya,  maka DKS sendiri yang akan jadi korban, nasib DKS akan  makin kelam. Diakui atau tidak,  kesenian juga butuh anggaran pengembangan, pembibitan dan lainnya. Pemkot punya kewajiban untuk membantu anggarannya, tetapi yang dibantu itu juga harus menyadari posisinya,” kata mantan pemimpin redaksi Harian Memorandum ini. (nis)