Setelah BLT Dana Desa, Giliran BLT Kementerian Sosial Cair

Setelah mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa, Banyuwangi  sejumlah desa mulai melakukan pencairan BLT dari Kementerian Sosial secara bertahap. BLT dari  Kementerian Sosial ini menjangkau 32.344 Kepala Keluarga (KK). Bantuan lain yang berasal dari pusat juga akan segera dicairkan secara bertahap.

“BLT Kemensos sudah mulai ada yang dicairkan kemarin dan diterima oleh sejumlah warga. Nilainya Rp600 ribu per kepala keluarga,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Lukman Hakim, Jumat, 1 Mei 2020.

BLT dari Kementerian Sosial ini diberikan selama tiga bulan untuk membantu warga menghadapi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Ada 32.344 KK Banyuwangi yang mendapat BLT Kemensos. Jumlah ini merupan data yang sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial.

"Terakhir, kami juga sudah mendapat penambahan kuota jadi 45 ribu, ini akan kami terus input datanya agar bisa kami optimalkan penerima manfaatnya,” ujarnya.

Ada beberapa skema bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan untuk Banyuwangi. Selain BLT Kemensos, juga ada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menjangkau 109.415 KK, dan ada penambahan BPNT sebesar 29.894 KK.

“Sehingga,  kalau ditotal untuk penerima manfaat BLT Kemensos dan PKH/BPNT, totalnya 171.653 KK," kata Lukman.

Penerima program menurut Lukman, merupakan mereka yang tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Di Banyuwangi ada 193.309 KK yang masuk dalam DTKS. Dengan begitu, lanjutnya, ada 21. 653 KK yang belum tercover dua program dari Kemensos, yaitu 15.504 KK tersebar di desa dan 6.089 KK di kelurahan.

”Untuk yang di desa akan di-cover BLT Dana Desa, di mana sasaran penerima manfaat BLT Desa sebesar 36.979 KK. Sedangkan yang di kelurahan, diintervensi program pemerintah Provinsi dan Kabupaten,” bebernya.

Lukman mengatakan, selain bantuan dari pusat dan provinsi, warga juga tetap akan menikmati jaring pengaman sosial dari Pemkab Banyuwangi, mulai dari paket sembako, nutrisi ibu hamil dan menyusui, konsumsi harian pekerja informal, hingga insentif untuk santri dan beasiswa mahasiswa.

”Jadi dengan keroyokan pusat, provinsi, dan kabupaten, kita bisa bantu masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPM Pemdes) Kusiyadi mengatakan, BLT Desa diprioritakan untuk KK yang belum tercover dari BLT Kemensos dan mereka yang terdampak covid 19.

“Jadi insyaallah DTKS yang ada di desa bisa tercover semua program,” terang Kusiyadi.

Sementara itu Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait program jaring pengaman sosial yang diluncurkan ke daerah. Mengingat sejumlah Kementerian juga meluncurkan berbagai program penanganan dampak Covid-19 di daerah. Contohnya kartu prakerja. Dia mengaku telah meminta agar proses verifikasi diserahkan ke daerah agar lebih tepat sasaran.

"Kami terus meinta kepada pusat agar daerah diberi keleluasaan untuk menentukan siapa yang berhak untuk mengikuti program ini karena daerah yang lebih tahu,” pungkasnya.