Senasib dengan Risma, Ridwan Kamil Didemo Pekerja Hiburan Malam

Ratusan massa pekerja hiburan malam menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya, Senin, 3 Agustus 2020. Mereka menuntut Walikota Surabaya Tri Rismaharini merevisi Perwali No 33 Tahun 2020 tentang perubahan Perwali 28 Tahun 2020 tentang pedoman tata normal baru pada kondisi pandemi Covid-19 di Surabaya.

Diketahui, tempat hiburan malam terpaksa ditutup imbas pandemi corona (Covid-19). Sehingga, Perwali itu menimbulkan banyak hiburan malam tutup, sehingga pekerja malam menjadi pengangguran baru.

Senasib dengan Risma, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga didemo ratusan pekerja hiburan malam di depan Gedung Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam aksi damai tersebut, mereka menuntut agar pemerintah daerah segera membuka kembali karaoke, pub, dan tempat hiburan malam lainnya.

Jika massa demo di Kota Surabaya hanya ditemui Kepala BPB Linmas Kota Surabaya, Irvan Widyanto. Sebaliknya, tuntutan para pekerja hiburan malam Kota Bandung ini langsung ditanggapi oleh sang gubernur.

Menurut Ridwan Kamil, pihaknya kini masih mengkaji protokol kesehatan di tempat hiburan, namun ia tak memberi penegasan kapan pembukaan kembali dilakukan.

"Ya, jadi kita sedang melakukan kajian dulu karena Covid ini banyak beredarnya di ruang-ruang yang pengap, yang aliran udaranya tidak ada jendela. Nah, memang hiburan malam rata-rata seperti itu, AC-nya sentral, orang ngobrolnya banyak terus kalau karaoke dia nyanyi-nyanyi kan sehingga protokol itu sedang kita siapkan," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Sementara terkait para pekerja hiburan malam yang terdampak pandemi corona, Ridwan Kamil mengaku pihaknya telah menyiapkan bantuan sosial atau bansos. Menurut sang Gubernur, ada kuota sekitar 20 persen dari yang telah terdaftar bansos.

"Jadi kalau mereka belum dapat maka mereka bisa mendapat akses di teori yang 20 persen untuk mengakomodasi mereka yang tidak terdaftar di tahap pertama, jadi saran saya nanti Pak Sekda bisa koordinasi," papar Ridwan Kamil.

"Jawabannya hanya dua, sebelum ada keyakinan bahwa itu aman, memang kita tidak mau ambil risiko. Kalau kompensasi ekonominya tentunya survival secara bantuan pemerintah bisa kita siapkan dan memang sudah kita siapkan," pungkasnya.