Semua Kecamatan di Kota Probolinggo Rawan Politik Uang

Politik uang (money politics) masih menjadi salah satu pemicu kerawanan Pemilu Kota Probolinggo 2024. Bahkan kerawanan politik uang dipetakan di semua kecamatan di Kota Probolinggo.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Bawaslu, tingkat kerawanan di Kota Probolinggo termasuk ringan dan sedang.

"Namun yang paling rawan masalah money politics karena ada di semua kecamatan di Kota Probolinggo," ujar Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga saat "Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu 2024 Kota Probolinggo" di aula Hotel Bromo View, Minggu, 18 Agustus 2024.

Politik uang, kata Johan, terjadi karena faktor masyarakat yang masih mudah dirayu. Yang jelas, Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak mudah tergoda politik uang.

Masalah lain yang juga dipetakan kerawanannya adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN). Bahkan Pj Walikota Probolinggo, Nurkholis sempat mempertanyakan, apakah ASN boleh menghadiri kampanye. "Saya dapat informasi, ASN boleh menghadiri kampanye untuk mengetahui bakal calon," ujarnya.

Pertanyaan Pj Walikota Probolinggo dijawab komisioner Bawaslu, Putut Gunawarman. "ASN yang menghadiri kampanye jelas akan kami proses karena dinilai melanggar," katanya.

Dengan hadir saat kampanye menunjukkan ASN itu aktif. "Untuk mengetahui latar belakang kandidat, ASN yang memang punya hak pilih, tidak harus dengan menghadiri kampanye," kata Putut.

Pemetaan kerawanan pemilu, kata Putut, terbagi atas empat dimensi utama. "Empat dimensi utama ini yakni, sosial politik, penyelengaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi," ujarnya.

Dimensi sosial politik, mencakup kondisi sosial dan dinamika politik masyarakat, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pilkada. Kemudian dimensi penyelenggaraan Pemilu berfokus pada kesiapan dan kredibilitas penyelenggara Pilkada, baik dari sisi aturan, logistik, hingga integritas penyelenggaraan.

Dimensi kontestasi mengkaji dinamika dan persaingan di antara peserta Pilkada, dan persaingan yang adil dan sehat sangat penting untuk menjaga integritas proses Pilkada.

Dan dimensi partisipasi mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu baik dalam bentuk pemilih yang aktif maupun dalam keterlibatan berbagai kelompok masyarakat.