Alasan Pendemo Tumpang Pitu Mogok Makan dan Pulang ke Banyuwangi

Warga Kecamatan Pesanggaran  Banyuwangi Jawa Timur melakukan unjuk rasa menolak tambang emas di wilayah Gunung Tumpang Pitu. Mereka sempat menduduki kantor gubernur, melakukan aksi mogok makan, sebelum memutuskan pulang kembali ke Banyuwangi. Melansir dari berbagai sumber, berikut sejumlah faktanya.

Kronologi

15 Februari 2020 berangkat dari Banyuwangi, 17 Februari 2020 Singgah di Museum Probolinggo untuk menambah pasukan dan beristirahat sejenak.

20 Februari 2020 mencari dukungan dari LBH Surabaya. Setelah mendapat sambutan positif, di hari yang sama, mereka tiba di kantor gubernur. Sebelum melakukan aksi demo, mereka salat berjamaah terlebih dahulu.

24 Februari 2020 melakukan demo lagi, karena demo pada 20 dan 21 Februari belum mendapatkan jawaban. Mereka pun mengancam mogok makan.

25 Februari para pendemo mengeluh sakit. Ada yang merasa badannya lemas, suhu tubuh panas dan demam. Penyebabnya ditengarai mereka satu minggu tidak makan, dan mengalami kecapekan mengayuh sepeda.

26 Februari 2020 Berhenti berdemo.

27 Februari 2020 kembali menggelar aksi turun ke jalan. Sayangnya mendapatkan intimidasi dari salah satu anggota organisasi masyarakat Pemuda Pancasila. Mereka meminta demonstran tidak melakukan demo.

28 Ditemui Gubernur Khofifah dan melakukan dialog.

29 Pendemo Kembali Pulang ke Banyuwangi.

Turun ke Jalan

Tambang emas Tumpang Pitu adalah salah satu aset negara. Aset ini diklaim sebagai tambang terbesar di dunia. Dengan adanya aktivitas penambangan yang dilakukan PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI), akan berdampak pada lingkungan dan warga. Oleh karenanya, warga meminta Gubernur Khofifaf melakukan pencabutan perizinan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini.

Bersepeda dari Jember-Surabaya

Demonstran yang tergabung dalam Forum Rakyat Banyuwangi menolak Izin Usaha Penambangan (IUP) tambang emas Tumpang Pitu dengan melakukan gowes dari Jember ke Surabaya yang berjarak 300 Km.

Mereka mendesak Gubernur Jawa Timur untuk mencabut perizinan sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2014. Di mana perizinan IUP merupakan wewenang Gubernur Jawa Timur. Tambang ini dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI).

Didukung Banyak Organisasi

Sebelum menghadap gubernur, persatuan Forum Rakyat Banyuwangi ini didukung banyak pihak, antara lain LBH Surabaya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo.

Jumlah Berkurang

Rombongan awalnya diikuti 70 orang. Sekarang, jumlah orang yang masih bertahan dalam aksi demo di depan Gedung Gubernur itu adalah 12 orang. Penjelasannya, sebagian ada yang pulang, 20 Orang pergi ke Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo.

Terjadi Perubahan Fungsi Hutan

Sebelumnya kawasan ini dijadikan sebagai hutan lindung, namun pada 10 Oktober 2012 dialihfungsikan sebagai hutan produksi atas usulan bupati setempat. Setahun kemudian, pada 19 November Menteri Kehutanan mengabulkan usulan tersebut.

Hal ini berdampak pada satwa dan ekosistem. Menurut  pendataan Amdal PT. IMN di kawasan ini terdapat macan tutul dan elang laut. Ia khawatir jika penambangan masih dilakukan akan memaksa satwa ini bermigrasi.

Bukan Kasus Pertama

Sejak tahun 1997 terjadi gejolak terkait upaya beberapa perusahaan untuk mendirikan tambang. Sudah terjadi demo berkali-kali.

Tahun 2007-2011, masyarakat sekitar tambang dan daerah yang berpotensi dampak lainnya berulang kali melakukan unjuk rasa.

Oktober-November 2015, ribuan warga kembali membakar dan merusak aset PT Bumi Suksesindo.

Warga Kecewa

Saat ditemui Khofifah pada 28 Februari di gedung Negara Grahadi Surabaya, warga merasa kecewa. Pada pertemuan tertutup untuk media itu dianggap gagal.

Hal ini dikarenakan gubernur menolak menandatangi berkas yang sudah diajukan warga sebagai bentuk dukungannya. Ia akan mempelajari dan membacanya terlebih dahulu.

Akan Dievaluasi

Melalui Setiajit, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, pencabutan belum bisa dilakukan. Meski demikian, kasus ini akan dievaluasi dan akan tetap dilakukan pengawasan pengelolaan pertambangannya.

Pihak pemerintah akan menindaklanjuti laporan yang ada, melakukan peninjauan serta melihat dampak yang disebabkan.

Pendemo Sudah Pulang ke Banyuwangi

Pada 29 Februari dinihari pukul 05.00 terdapat 8 warga Pesanggaran yang kembali pulang. Mereka menggunakan mobil komindo, dan mobil pribadi. Sepeda onthel mereka dimasukkan di mobil pribadi.

Alasan mereka kembali karena kemarin sudah ditemui gubernur, wakilnya dan Kepala Dinas ESDM Jatim. Namun, mereka berencana akan kembali satu bulan lagi untuk melihat perkembangan keputusan Khofifah.