Sekjen PDIP: Tangkal Politik Uang di Jawa Timur

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memginstruksikan kepada seluruh jajaran partainya untuk melipatgandakan kewaspadaan menjelang hari coblosan Pilkada Jawa Timur 2018.

Pernyataan itu disampaikan Hasto di Kota Surabaya, Minggu, 24 Juni 2018 malam. Kewaspadaan itu, kata dia, diperlukan untuk mencegah terjadinya berbagai aksi politik uang di masyarakat.

“Seluruh pengurus PDI Perjuangan, kader, simpatisan, calon-calon legislatif dan semua saksi, harus terjaga. Kewaspadaan harus ditingkatkan. Kita jaga proses demokrasi ini berjalan jujur dan adil. Tangkal politik uang dan kecurangan,” kata Hasto.

Dikatakan, sebagai partai politik yang mengusung Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno, PDIP sangat berkepentingan untuk menjaga proses demokrasi di Pilkada Jatim berjalan baik dan benar.

“Biarkan aspirasi rakyat berjalan normal, alamiah, tanpa intervensi apa pun,” kata Hasto. Ia mengaku mendapatkan banyak laporan tentang potensi politik uang.

“Maka, semua kader dan pengurus PDI Perjuangan, harus meronda, menjaga lingkungan masing-masing, bersama warga masyarakat umum. Keliling, berjaga, secara bergantian,” kata Hasto.

Ia meminta kepada masyarakat umum agar menolak segala bentuk politik uang. “Kalau ketemu, tangkap dan laporkan pada Pengawasa Pemilu atau polisi,” kata Hasto.

Sementara, di Kota Surabaya, telah muncul gerakan anti-politik uang. Ini muncul di lingkungan RW 06 dan RW 07, Kelurahan Asem Rowo. Warga ramai-ramai membuat spanduk untuk menolak politik uang.

“Kami ingin Pilkada Jawa Timur bersih dari kecurangan dan penyelewengan. Jangan ada sembako, amplop, atau apa pun bentuknya, yang masuk ke kampung kami untuk mempengaruhi pilihan warga,” kata Muharrom, Ketua Satgas Anti-Politik Uang di Asem Rowo.

Ketua RW 07, Hari, mengatakan, pihaknya telah mewanti-wanti warganya untuk menjaga kondusivitas lingkungan. “Kami tolak politik uang dan sejenisnya,” kata Hari.

Ketua RW 06, Kelurahan Asem Rowo, Irawan, juga memfungsikan seksi keamanan di lingkungan kampungnya. “Warga juga terlibat. Kami menolak politik uang masuk di tempat kami,” kata Irawan. (frd/wah)