Sejumlah Tokoh Minta Prabowo-Gibran Mundur dari Jabatan

Masa kampanye menyisakan beberapa hari hingga memasuki masa tenang per 11 Februari hingga 13 Februari 2024. Sejumlah tokoh menyatakan keinginan agar Prabowo Subianto mundur dari jabatan Menteri Pertahanan, dan Gibran Rakabuming Raka mundur dari Walikota Solo.

Tuntutan Mundur Prabowo-Gibran

Calon wakil presiden nomor urut 02 Mahfud MD telah menyampaikan surat pengunduran dari dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Indonesia Maju, per 1 Januari 2024 lalu.

Namun ia tetap berada di posisinya hingga Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan presiden (kepres) tentang pemberhentian dirinya.

Ia menyebut, keinginan mundur sebab ingin memberikan contoh agar kandidat lain tak menyalahgunakan fasilitas dan kewenangan. Ia menilai sikapnya berkaitan dengan etika.

"Soal etika menteri lain, saya tidak menyinggung, itu bukan urusan saya, ini etika saya kepada presiden, bukan etika saya kepada menteri lain," katanya dikutip dari Kompas.

PDIP Dorong Mundur

Langkah mundur Mahfud MD diikuti dengan seruan mundur dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto menilai, Prabowo akan menunjukkan sikap jantan bila mundur dari posisi Menteri Pertahanan.

"Ya meskipun anggaran di sana (Kementerian Pertahanan) besar sekali, sehingga rasanya kalau mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap yang gentleman," katanya.

Gibran Didorong Mundur

Tak hanya dorongan untuk Prabowo, Muhaimin Iskandar juga mengingatkan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Walikota Solo.

Menurutnya, sikap mundur bagi siapapun yang mengikuti Pemilu, terutama mereka yang memegang kendali anggaran.

Sehingga cawapres pasangan Anies Baswedan ini tak setuju bila dirinya juga diminta mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR, saat ini.

"Karena saya bukan jabatan yang memiliki kendali, maka saya tidak terikat. Yang memiliki kendali, baik itu sebagai pimpinan kementerian (yang perlu mundur). Saya kan wakil ketua saja," katanya pada Kamis 1 Februari 2024.

Dorongan Jusuf Kalla

Dorongan serupa juga datang dari Jusuf Kalla. Wakil presiden ke-10 dan ke-12 ini mengapresiasi langkah mundurnya Mahfud MD, serta menungu hal serupa dilakukan oleh Prabowo Subianto.

"Kita syukur Pak Mahfud MD, itu bagus (keptusannya). Kita tunggu lagi Pak Menhan," kata Jusuf Kalla.

Sikap mundur menurut Jusuf Kalla bisa mencegah terjadi kebingungan, ketika Prabowo melakukan kegiatan. Apakah sedang kampanye sebagai capres ataukah sedang menjalankan tugasnya sebagai menteri pertahanan. "Supaya orang tidak bingung, itu tugas kampanye atau tugas Menhan ini?" katanya.

Ia lantas mengingat, langkahnya mundur dari kursi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ketika hendak maju sebagai cawapres di Pemilu 2004 silam. JK mundur bahkan sebelum mendaftar sebagai cawapres.

Sikap Prabowo

Sementara, Prabowo sendiri belum memberikan jawaban terkait kemungkinan mundur.

Ia menyebut sikap Mahfud MD untuk mundur sebagai hak politiknya. "Itu hak politiknya," katanya pada Rabu, 31 Januari 2024.

Sedangkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, juga menyarankan agar Prabowo tidak mundur hingga masa jabatannya usai.

Menurutnya, konflik kepentingan bisa dicegah dengan menggunakan hak cuti bila sedang kampanye. Prabowo juga dinilai selalu membedakan antara tugas negara dan kampanye. "Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menhan," katanya.

Masa Kampanye

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa kampanye terbuka mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024.

Diikuti masa tenang antara 11 Februari hingga 13 Februari 2024, dan kemudian diakhiri dengan hari pemungutan suara Pemilu 2024, pada 14 Februari 2024.