Sejahterakan Petani, PBNU Gerakkan Potensi Ekonomi Berbasis Sawit
Rangkaian Harlah ke-99 NU (kalender Hijriyah) yang akan dilangsungkan di Wilayah Barat, tepatnya di Palembang, Sumatera Selatan, pada 3 - 5 Maret 2022, PBNU mengambil fokus pada optimalisasi pendampingan petani sawit berkelanjutan.
Ada beberapa fokus agenda. Antara lain Temu Tani Kelapa Sawit NU, Temu UMKM, dan Halaqah Pengendalian Iklim, Rehabilitasi Lingkungan dan Lahan, dengan mengambil tagline semangat “Lestari Alamnya, Sejahtera Petaninya”.
Temu Tani Kelapa Sawit dan beberapa Seri Halaqah akan mempertemukan para petani sawit langsung dengan berbagai pemangku kebijakan terkait.
"Hal ini diniatkan sebagai upaya rembug bersama untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi petani sawit, " kata Arif Rahmansyah Marvin, Ketua PBNU dalam keterangan Kamis 3 Maret 2022
Kearifan Lokal Petani
Harapannya, menurut Arif, tata kelola perkebunan sawit rakyat dapat lebih menyentuh kearifan lokal dan berkelanjutan. Sehingga praktik pendampingan di lapangan lebih efektif, optimal, dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Temu Tani Kelapa Sawit dan Halaqah juga dimaksudkan sebagai forum dialog produktif yang bisa menyelaraskan isu-isu kebijakan atau regulasi dengan kebutuhan para petani. Dengan temu tani ini, PBNU sekaligus ingin memastikan kehadiran pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perkebunan sawit yang pro rakyat.
Halaqah dan Temu Tani kelapa sawit NU dilaksanakan di Desa Kencana Mulia, Kecamatan Rambang, Muara Enim. Pada momen ini, secara simbolik dilakukan penyerahan bantuan peremajaan sawit rakyat oleh Menko Perekonomian dan penyerahan sertifikat HGU hutan sosial oleh Menteri KLHK kepada perwakilan Koperasi dan Gapoktan.
Puncak Harlah akan dilaksanakan di Aula Sport Center Jakabaring, Palembang, dirangkai dengan Workshop terfokus menghadirkan para ekspertis dan pemangku kebijakan di level teknis. Sebut saja antara lain, pada Halaqah “Mekanisme Pengusulan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat”, akan dihadirkan pembicara dari Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dirut PTPN III, Dirut Pupuk Indonesia, Dirut PT Sinar Mas, Dirut BNI, hingga Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
"Semua diniatkan untuk mengawal upaya peningkatan potensi ekonomi berbasis sawit yang bermuara pada produktivitas dan kesejahteraan petani dan seluruh stakeholder pertanian sawit secara berkeadilan," tutur Arif Rahmansyah.