Sebut Risma Bodoh, Bupati Alor Tak Masalah PDIP Cabut Dukungan

Media sosial dihebohkan oleh aksi marah-marah Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo kepada staf Kementerian Sosial (Kemensos). Bahkan, Amon Djobo sempat menyebut Risma bodoh hanya karena salah paham. Menurut Menteri Sosial, Tri Rismaharini, bantuan yang diberikan bukan PKH melainkan bantuan bencana Seroja. Karena kondisi Alor putus sambungan komunikasi, maka mantan Walikota Surabaya ini mendapat bantuan dari anggota dewan untuk menyalurkannya. Demikian penjelasan Risma kepada media pada Rabu 2 Juni 2021.

Buntut dari peristiwa ini, PDI Perjuangan (PDIP) mencabut dukungan terhadap Amon Djobo. Menanggapi hal itu, Bupati Alor menilai pencabutan dukungan PDIP kepadanya merupakan hak dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Itu sah-sah saja, itu hak dari PDIP namun saya sangat menyesalkan hal tersebut," kata Amon Djobo seperti dikutip dari Antara, Kamis 3 Juni 2021.

Amon menyesalkan, kebersamaannya dan PDIP yang sudah lama terjalin dengan baik, terpaksa harus terhenti. Dia tak menyangka, PDIP akan terpengaruh dengan rekaman video yang sebenarnya diunggah tidak secara utuh dan hanya diambil saat dia memarahi staf Kemensos. Pada video viral itu, dia mengaku sama sekali tak pernah menyebut nama PDIP.

"Jadi kemarahan saya itu karena adanya tata kelola penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana Seroja yang dilakukan Kemensos," kata Amon Djobo.

Dia mengatakan, sebenarnya kasus memarahi staf Kemensos dan menyebut Mensos Risma itu sudah terjadi sejak April 2021 lalu. Bahkan dia sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Risma saat berkunjung ke Alor beberapa waktu lalu.

Amon Djobo masih punya 14 Kursi di DPRD Alor

Amon Djobo sendiri mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari DPP PDP tentang pencabutan rekomendasi atau dukungan mereka terhadap bupati dua periode itu. Meskipun dukungan dicabut, lanjut dia, masih ada 14 kursi DPRD Alor yang mendukung posisinya sebagai kepala daerah. Sementara PDIP Alor hanya memiliki empat kursi di DPRD.

Dikutip dari situs infopemilu.kpu.go.id, Amon Djobo maju di Pilkada 2018 sebagai petahana. Dia berpasangan dengan Imran Duru. Keduanya diusung 7 partai politik. Yakni NasDem, PKS, PDIP, PPP, PAN, Demokrat, dan Gerindra.

Nasdem dan PDIP masing-masing memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Alor, PKS 1 kursi, PPP 2 kursi, PAN 1 kursi, Demokrat dan Gerindra masing-masing 3 kursi. Total kursi 7 partai itu yakni 18 kursi. Dengan PDIP mencabut dukungan, maka partai politik pengusung Amon Djabo masih memiliki 14 kursi di DPRD Alor.

PDIP Cabut Dukungan ke Amon Djobo

Seperti diberitakan Ngopibareng.id sebelumnya, pencabutan dukungan terhadap Aman Djabo ini tertuang dalam surat DPP PDIP yang ditujukan kepada DPC PDIP Kabupaten Alor. Surat ini bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani oleh Ketua Kehormatan Partai Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

"DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru S.Pd, mempertimbangkan bahwa Bupati bukan kader PDIP sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan," demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.

Surat itu tertanggal Rabu, 2 Juni kemarin, dengan perihal surat soal pencabutan rekomendasi dan dukungan kepada Bupati Alor. Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa menyikapi perbuatan tak terpuji Bupati Alor Amon Djobo terhadap jajaran Kemensos dan aparat TNI.