Sebanyak 4.863 KPPS Ikuti Bimtek Pemungutan-Penghitungan Suara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi 4.863 Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) di GOR Mastrip, Kota Probolinggo, Jumat, 26 Januari 2024.
Berbeda dengan pemilu sebelumnya, di mana bimtek hanya diikuti ketua KPPS, kali ini semua anggota KPPS dibimtek.
"Dengan bimtek ini diharapkan KPPS dapat menguasai mekanisme pemungutan dan penghitungan suara," kata Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri.
Sebanyak 4.863 KPPS ini akan bertugas di 669 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 29 kelurahan di Kota Probolinggo. Sampai saat ini di setiap TPS petugas KPPS-nya sudah lengkap. KPU Kota Probolinggo sendiri membatasi waktu bagi KPPS agar tidak mengundurkan diri.
"Dengan pembatasan waktu tersebut, mudah-mudahan tidak ada petugas yang mengundurkan diri karena suatu hal hingga tanggal 14 Februari 2024," ujar alumnus S-3 Universitas Merdeka (Unmer) Malang itu.
Karena adanya perbedaan pada pemilu-pemilu sebelumnya, kata Hudri, dengan bimtek diharapkan petugas KPPS dapat menguasai mekanisme teknis pemungutan dan penghitungan suara.
KPU juga memberikan dukungan teknis seperti laptop, printer, dan alat scan ini. "Dengan dukungan teknis ini, petugas KPPS dapat mengurangi kesalahan di tingkat TPS yang menjadi objek konflik dan perselisihan," katanya.
Dicontohkan, salinan cukup ditulis sekali, kemudian discan dan dicetak dan ditandatangani. "Tidak seperti pemilu sebelumnya yang harus ditulis beberapa kali," katanya.
Sementara Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam mengatakan, ribuan KPPS ini dikumpulkan untuk mengikuti bimtek sesuai arahan KPU RI. Hal ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya yang mana hanya ketua KPPS saja yang mendapat bimtek.
"Terkait kesiapan fisik dan SDM, maka saat proses rekruitmen peserta wajib menyertakan surat sehat, serta pada syarat pendaftaran usia KPPS diutamakan di bawah 55 tahun," ujarnya.
Sumenep Jadi Perhatian
Anam mengungkapkan, di Jawa Timur sendiri ada salah satu daerah yang menjadi perhatian KPU, khususnya pendistribusian logistik yakni, Kabupaten Sumenep. Sebab kabupaten paling timur di Pulau Madura itu memiliki 116 pulau yang semuanya berpenduduk.
Untuk distribusi logistik pemilu, KPU sudah berkoordinasi dengan Koarmada II TNI AL. "Sehingga untuk distribusi logistik pemilu di 116 pulau tersebut menggunakan kapal milik TNI AL," katanya.