Sebab Bantuan Beras El Nino Bisa Diberikan 3 Bulan Sekaligus
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, bantuan beras El Nino untuk daerah yang jauh dari perkotaan bisa diberikan setiap tiga bulan sekaligus, baik di awal maupun di akhir. Namun normalnya diberikan setiap bulan sebesar 10 kilogram beras per keluarga.
Muhadjir Effendy mengatakan hal itu saat mengunjungi Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Sulawesi Selatan, untuk memantau pelaksanaan pemberian bantuan beras kepada warga kurang mampu yang terdampak bencana El Nino, pada Kamis 2 Februari 2024.
“Saya berkunjung di Kabupaten Berau untuk memantau pelaksanaan pemberian bantuan beras El Nino untuk warga kurang mampu. Bantuan ini penerimanya diperluas dari yang ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Jumlah penerimanya sekitar 22 juta lebih KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Warga penerima tidak hanya mereka yang ada di desil 1, tetapi hingga 4,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Ngopibareng.id, Jumat 2 Februari 2024.
Berdasarkan pantauannya, Muhadjir mengatakan bahwa proses penyerahan bantuan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan tersalur dengan baik. “Kalau daerah-daerah yang jauh dari jangkauan boleh diberikan tiga bulan sekaligus, boleh diawal atau diakhir, karena nanti PT Pos Indonesia pasti memiliki keterbatasan untuk daerah-daerah tertentu,” kata Muhadjir.
Muhadjir juga mengimbau agar pemerintah dan masyarakat terus siaga menghadapi dampak dari fenomena El Nino. Menurutnya, fenonema El Nino mempengaruhi pola iklim dan curah hujan di Indonesia sehingga menyebabkan musim kemarau panjang dan kekeringan ekstrem di beberapa wilayah, hingga kebakaran hutan dan lahan serta kegagalan panen.
“Terkait dengan dampak-dampak bencana itu, bantuan pangan penting untuk menjaga kesejahteraan dan mencegah peningkatan kemiskinan. Secara khusus pemerintah juga memberikan prioritas pada desa yang memiliki risiko kerawanan dan kekeringan tinggi untuk menjaga ketahanan pangan,” kata Muhadjir.
Tercatat jumlah keseluruhan Keluarga Penerima Manfaat Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024 di Kabupaten Berau sebesar 5.659 keluarga. Muhadjir meminta bantuan harus mulai disalurkan agar dapat membantu menjaga stabilitas pangan dan menekan angka inflasi di Indonesia. Selain itu, bantuan pangan ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi krisis pangan hingga akhir tahun 2024.
Kemiskinan ekstrem
Pada kesempatan yang sama, Muhadjir juga menyoroti kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Berau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kondisi kemiskinan ekstrem Kabupaten Berau pada tahun 2022 berada di angka 1,15 persen, berada sedikit di atas angka nasional sebesar 1,12 persen dengan angka capaian Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 0,10 persen.
Muhadjir menuturkan, menurut estimasi perhitungan yang dilakukan, penurunan yang signifikan di tingkat provinsi pada tahun 2023 tersebut akan diikuti juga oleh penurunan yang signifikan di Kabupaten Berau.
“Angka penurunan kemiskinan ekstrem ini akan berkolerasi dengan penurunan di tingkat provinsi. Sehingga capaian itu sudah mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya optimis di akhir tahun target dapat dicapai,” ucap Muhadjir.
Selain itu, Muhadjir memberi catatan khusus kepada segenap jajaran pemerintah Kabupaten Berau terkait angka prevalensi stunting. Berdasarkan data SSGI tahun 2022, daerah yang dikenal dengan wisata alam bawah lautnya itu tercatat masih masuk ke dalam kategori tinggi stunting, dengan angka sebesar 21,6 persen. Muhadjir mendorong, pemerintah Kabupaten Berau untuk membentuk program khusus tepat sasaran dengan memanfaatkan potensi alam yang ada.
“Perlu upaya khusus untuk mempercepat penurunan angka stunting. Manfaatkan potensi alam yang ada, lakukan pemantauan berkala kepada Ibu hamil hingga pertumbuhan balita,” tegas Muhadjir.
Wakil Bupati Berau Gamalis menyampaikan, pihaknya telah berupaya melakukan sejumlah program percepatan, di antaranya membentuk Tim Percepatan Penangulangan Kemiskinan Kabupaten Berau, koordinasi lintas sektor dengan melibatkan BAZNAS dan pihak swasta, upaya verifikasi dan validasi data P3KE, hingga fasilitasi jajaran OPD di tingkat kecamatan yang membutuhkan data P3KE dalam rangka penyaluran bantuan.
Sedangkan dalam upaya penanganan stunting, Gamalis mengatakan sejumlah upaya khusus dalam menekan angka stunting, seperti penganggaran APBD untuk penanganan stunting, audit kasus stunting sesuai dengan delapan aksi konvergensi, pembinaan 1000 HPK di 16 kampung se-Kabupaten Berau, hingga orientasi dan pembinaan pada 170 tim dan 510 kader.
“Upaya-upaya ini masih terus kami lakukan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Bantuan dari pusat juga akan turut mendukung kami dalam mempercepat dan segera menuntaskan angka prevalensi yang masih tersisa,” ucap Gamalis.