Satgas Covid-19 Minta KPU Perketat Protokol Kesehatan di TPS

Sebanyak 1.800 tenaga ad hoc KPU Banyuwangi dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test pada 26 November 2020 lalu. Menyikapi hal ini, Satgas Penanganan Covid-19 Banyuwangi meminta KPU untuk lebih meningkatkan kewaspadaan di TPS. Satgas akan mengawal secara ketat penerapan protokol kesehatan di TPS.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr. Widji Lestariono menjelaskan, rapid test bekerja dengan cara mendeteksi antibody yang dihasilkan tubuh. Ada dua komponen antibody yang dideteksi yakni Immugnoglobulin M (IgM) dan Immunoglobulin G (IgG).

"Untuk hasil rapid test itu ada dua komponen. Komponen IgM dan IgG. Secara medis itu kan mengandung arti. IgM reaktif saja yang harus ditindaklanjuti," jelasnya, Kamis, 3 Desember 2020.

Pria yang juga Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi ini menyatakan, dari 1.800 tenaga ad hoc KPU Banyuwangi yang reaktif itu bisa dipilah. Mana yang reaktif IgG-nya dan mana yang reaktif IgM-nya. Dari 1.800 orang yang reaktif itu, mayoritas hanya IgG-nya saja yang reaktif. Sedangkan komponen IgM-nya non reaktif. Untuk yang IgM-nya reaktif sekitar 180 orang.

Dia menjelaskan, jika yang reaktif IgG-nya sedangkan IgM non reaktif itu tidak apa-apa dan boleh terus bekerja. Akan tetapi, jika yang IgM-nya yang reaktif, kata dia, itu yang masih aktif. Oleh karena itu, yang IgM-nya reaktif harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

"Kalau bergejala dan mengarah ke suspect dilakukan swab. Kalau sudah diswab nanti keluar hasilnya. Kalau negatif ya boleh bekerja terus, kalau positif ya harus isolasi 10 hari," tegasnya.

Karena saat ini sudah mendekati hari H pilkada, pria yang akrab dipanggil Rio ini menegaskan, Satgas terus berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu Bnyuwangi. Pada 9 Desember 2020 nanti, kata dia, akan banyak konsentrasi massa di TPS. Dengan reaktifnya 1.800 tenaga ad hoc ini, artinya 1.800 orang itu pernah terpapar Covid-19. Hanya saja sebagian besar sudah sembuh atau punya antibody sendiri.

Artinya, lanjut Rio, sudah relatif banyak orang yang terpapar termasuk tenaga ad hoc KPU Banyuwangi. Oleh sebab itu, menurutnya,  harus meningkatkan kewaspadaan di TPS dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Apalagi di TPS sudah ada pedoman penerapan protokol kesehatannya.

"Ini yang terus kita kawal pada KPU dan Bawaslu untuk benar-benar dipatuhi. Protokol kesehatan di TPS. Supaya tidak terjadi klaster pilkada," tegasnya.