Sambut Kebijakan Penghapusan Kredit Macet, Khofifah: 1.164 UMKM Jatim Bisa Terbebas Dari Status NPL
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kredit macet UMKM, termasuk bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
Khofifah mengatakan, kebijakan tersebut dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jatim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim. Apalagi, selama ini UMKM menjadi kotributor besar terhadap PDRB Jatim sebesar 59,18 persen di akhir jabatannya.
“Dengan adanya kebijakan ini, mereka yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, namun masih memiliki kemampuan untuk berkembang usahanya kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mendapatkan akses modal,” kata Khofifah usai blusukan di Pasar Pahing, Surabaya, Jumat 8 November 2024.
Menyambut kebijakan itu, Khofifah langsung bergerak cepat untuk melakukan pendataan terkait berapa banyak masyarakat yang memanfaatkan program tersebut. Mengingat, ada syarat bahwa pelaku UMKM yang terdampak bencana alam atau Covid-19, atau pelaku UMKM yang dilakukan appresial oleh bank Himbara.
“Saya sudah tanya ke tim Khofifah- Emil, yang memenuhi syarat itu ada berapa di Jatim, berapa banyak jumlahnya dan di mana saja. Saya minta untuk segera diidentifikasi supaya Jatim bisa merespon paling cepat,” ujar mantan Mensos RI itu.
Sedangkan dari data pemprov terbaru, ia menyebut, total non performing loan (NPL) di dua bank penyalur pembiayaan UMKM per Oktober 2024 mencapai Rp166,9 miliar dengan total debitur sebanyak 1.164 pelaku UMKM.
Menurutnya, UMKM menjadi pejuang ekonomi yang Tangguh. Namun, beberapa kasus tidak mampu membayar karena ada kejadian luar biasa. “Pengalaman saya waktu meluncurkan kredit Prokesra bagi usaha ultra mikro dan mikro dengan bunga pinjaman 3 persen setahun, sudah berjalan tiga tahun ternyata NPL-nya hampir nol prosen, yaitu sebesar 0,02 persen,” tuturnya,
Pogram pembiayaan Prokesra yang dijalankan oleh Pemprov Jatim total realisasi kredit melalui Bank UMKM dari tahun 2022-2025 sebesar Rp464,9 miliar. Nilai NPL tahun 2023 hanya 0,01 persen, dan nilai NPL tahun 2024 hanya 0,02 persen.
Sedangkan untuk program pembiayaan Dagulir dari APBD total realisasi kredit yang telah disalurkan mencapai Rp1,07 triliun, dengan total NPL dagulir mencapai Rp166,9 miliar yang diampu oleh 1.164 pelaku UMKM.
Karena itu, ia mengatakan, data tersebut perlu diupdate sembari menunggu juknis nantinya. Sehingga, Jatim bisa cepat merespon kebijakan tersebut. “Yang kami tekankan adalah sangat diuntungkan dengan kebijakan ini, dan kebijakan ini sekaligus sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan,” pungkas Khofifah.