RS Penuh, DPRD Surabaya Sarankan Pakai Hotel dan Gedung Mangkrak

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya medorong Pemerintah Kota (Pemkot) segera menyediakan tempat khusus isolasi pasien covid-19. Hal itu melihat semakin terbatasnya bed ruang isolasi di Rumah Sakit dr. Soewandhi dan Rumah Sakit BDH Surabaya yang menjadi rujukan.

Abdul Ghoni Muklas Ni'am, anggota komisi C DPRD Surabaya berencana akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi cepat dan akurat, terkait penuhnya rumah sakit rujukan covid-19.

Politisi dari Fraksi PDI itu meminta Pemkot agar bisa memanfaatkan gedung-gedung aset Pemkot sebagai tambahan ruang isolasi pasien covid-19. Ia menyebutkan banyak fasilitas milik Pemkot maupun swasta yang tidak terpakai, sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

"Ada beberapa fasilitas yang sebagian mangkrak, yang dulu ditempati sekarang tidak. Contohnya, seperti gedung sekolahan ataupun gedung yang sekarang ini kondisinya kosong," ucap Ghoni saat ditemui di ruang Komisi C DPRD Kota Surabaya Selasa, 5 Mei 2020.

Sekretaris Fraksi PDIP Surabaya ini berharap Pemkot dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pihak swasta layaknya peristiwa karyawan PT HM Sampoerna yang terpapar covid-19.

"Kami mendukung tindakan PT HM Sampoerna yang mengisolasi karyawannya di hotel. Itu berarti keberadaan hotel bisa dipergunakan sebagai ruang isolasi," terangnya.

Di sisi lain, ia melihat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah berjalan delapan hari ini belum maksimal karena ada beberapa faktor yang menurutnya perlu ditingkatkan.

"Banyak masyarakat yang belum patuh terhadap aturan itu. Seharusnya jam 9 harus berada di rumah malah kelayapan," kata Ghoni.

Ia pun mengingatkan saat masa PSBB diperlukan adanya kerja sama semua pihak agar penanganan covid-19 di Surabaya ini segera berakhir, termasuk problem keterbatasan ruang isolasi.