Rumah Ketua DPP PKS Dilempar Bom Molotov, Bisa Berkaitan dengan Politik

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Nur Supriyanto, menilai ada kemungkinan insiden pelemparan benda diduga bom molotov ke rumah Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Ali Sera, Kamis dini hari, berkaitan dengan teror di tahun politik.
 
"Apakah kejadian ini berkaitan dengan politik, kemungkinannya akan terjadi sangat mungkin. Tapi saya belum mau berspekulasi lebih jauh, sebelum ada pernyataan resmi kepolisian," katanya melalui sambungan telepon di Bekasi, Kamis 19 Juli sore.
 
Menurut dia, pelemparan molotov ke rumah Mardani oleh orang tidak dikenal di Jalan KH Ahmad Madani Nomor 199D Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, bisa saja mengarah kepada pandangan ateror menjelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.
 
Kejadian itu, kata dia, bertepatan dengan situasi konstalasi politik nasional yang kini tengah bergerak dinamis.
 
Nur mengaku sangat mengenali pribadi Mardani sebagai sosok politisi yang kritis dan memiliki sisi kredibilitas kinerja yang totalitas di internal PKS maupun hubungannya dengan partai politik lain.
 
"Pak Mardani itu orang yang kritis dan kita semua setuju itu. Sebagian besar kader PKS saat ini memiliki pandangan yang sama tentang beliau," ucapnya.
 
Namun demikian, Nur menilai insiden ini tidak berkaitan dengan kondusivitas di internal PKS menjelang Pileg dan Pilpres 2019.
 
"Tidak akan mengarah ke internal partai. Kita tahu budaya di internal kita seperti apa. Konstalasi politik juga personal calon presiden dan calon wakil presiden juga kondusif," ujarnya.
 
Nur menagaku belum memiliki fakta otentik yang bisa membuktikan apakah insiden tersebut berkaitan dengan konstalasi politik di daerah maupun nasional.
 
Pihaknya mendorong kepolisian untuk bekerja secara profesional dalam mengungkap kasus ini secara tuntas untuk menangkap pelaku secara mengungkap motif pelemparan benda yang diduga sebagai bom molotov itu.
 
"Saya belum punya faktanya. Pasti ada pandangan ke politik tapi apakah itu memenuhi unsur bom molotov atau tidak, itu ranah kepolisian yang harus ungkap," tukasnya.
 
Polisi, kata dia, dituntut untuk bisa membuktikan apakah barang bukti yang diduga sebagai bom molotov itu memenuhi unsur terkait.
 
"Saya minta polisi profesional saja kerjanya. Harus cepat tanggap, kalau ada unsur yang mengarah ke Pilpres atau Pileg, segera tangani sedini mungkin agar tidak ada dampak sosial kemasyarakatan," katanya. (an/rr)