Roy Suryo Meragukan Sikap Jokowi soal Masa Jabatan Presiden

Pengamat sosial politik Roy Suryo meragukan sikap Presiden Joko Widodo, yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Meski Jokowi minta menteri dan masyarakat supaya menghentikan kegaduhan terkait dengan polemik perpanjangan masa jabatan presiden, ia khawatir politik 'sluman slumun selamet' seperti dalam mengesahkan beberapa UU yang kontoversi, akan digunakan pula saat membuat UU untuk melegalkan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Saya bukan suudzon atau berprasangka buruk, tapi mengajak masyarakat yang setia pada konstitusi, mewaspadai operasi senyap seperti itu. Artinya UU disahkan waktu konsentrasi masyarakat terbelah," kata Roy Surya kepada Mgopibareng.id Senin 23 Mei 2022.

Alumnus Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini melihat benih dan isyarat untuk mempertahan Jokowi tiga periode masih cukup kuat dan para pendukungnya terus bergerilya di bawah tanah untuk memperkuat dukungan.

Ia mengutip pernyataan pengamat Politik M Qodori yang terang-terangan menyataksn sebagai pendukung Jokowi tiga periode bersama Prabowo.

Lahirnya koalisi bersatu yang dimotori Partai Golkar, PPP dan PPP, menurut Roy Suryo bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah UU yang memungkinkan Jokowi bisa tampil lagi. Ketiga partai itu adalah koalisi pendukung Presiden Jokowi.

"Apa susahnya mengamendemen UU kalau partai politik punya kepentingan yang sama, untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak ada yang tak mungkin, meski rakyat ada menolak tapi parlemen mangamini, rakyat tidak bisa apa-apa, paling banter demo," katanya.

Amandemen UUD

Pakar telematika itu menyebut secara umum mengenai amendemen UUD 1945 sudah diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Jadi keputusan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang atau tidak, gongnya pada sidang umum MPR nanti bukan sekarang," kata mantan politikus Partai Demokrat tersebut.

Menurutnya, sebelum Pilpres 2024, ada masa tenggang cukup panjang setelah masa pendaftaran, sekitar September 2023. "Tenggang waktu itu bisa dimanfaatkan untuk lobi, atau bergaining politik," ujar Roy.

Ketika ditanya apakah dalam lobi-lobi itu diikuti dengan tawar menawar, "wani piro" Roy Suryo enggan menjawab hanya tertawa ngakak. "Kalau soal itu Wallahu alam," ujarnya sambil melepas senyum khasnya.

Sementara, pernyataan pengamat politik UI Ricky Gerung menegaskan adanya politik uang dalam pemilihan langsung. Ia menyebut soal tawar menawar dalam bergaining pilitik sudah biasa. "Silakan Ngopibareng tanya kepada peserta Pilkada, berapa mahar yang mereka keluarkan saat mencari partai pendukung," ujarnya.

Untuk Pilpres, Rocky memprediksi maharnya jauh lebih besar dari Pilkada. Bisa puluhan miliar, katanya saat dihubungi melalui Whatshapp nya.