Rizal Ramli: RAPBN 2021 Cermin Pemerintah Sedang Bingung

Ekonom Rizal Ramli menilai Presiden Joko Widodo menjadikan virus corona sebagai kambing hitam untuk menutupi kegagalannya di bidang ekonomi.

Mantan Menko Kemaritiman itu berpandangan kalau perekonomian nasional suram sebelum pandemi Covid-19. Akibat kepandaian Jokowi dan buzzernya mengolah kata-kata, kebijakan pengelolakan ekonomi yang salah tertutupi. Dan masih bicara bahwa kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dari negara lain.

"Apanya yang dibanggakan kalau pertumbuhan ekonomi nasional faktanya minus 4,5 sampai 5 persen," kata Rizal Ramli.

Menko Ekonomi di era pemerintahan Gus Dur itu meminta Jokowi jujur dan bicara apa adanya tentang kondisi ekonomi nasional. Jangan semua kesalahan ditimpakan pada corona sepeti sekarang.

"Saya khawatir ketidakjujuran ini bisa menjadi bom waktu yang akan memperburuk pertumbuhan ekonomi nasional. Nanti rakyat yang menjadi korban," kata Rizal terkait dengan postur Rancangan APBN 2021, yang disampaikan Presiden Jokowi kepada DPR RI, Jumat 14 Agustus 2020.

Rizal menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibuat serampangan, menggambarkan bahwa pemerintah sedang panik dan bingung. "Sehebat apapun Pak Jokowi, kalau pembantunya "memble" ya kocar-kacir juga," kata Rizal Ramli kepada Ngopibareng.id, Sabtu 15 Agustus 2020.

Pada RAPBN tahun 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk sejumlah hal, mulai dari penanganan kesehatan hingga insentif usaha. Ini menunjukkan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Pidato tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2020.

Setidaknya ada enam sektor yang menjadi sasaran dalam upaya pemulihan ekonomi nasional:

1. Penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU.

2. Perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai.

3. Sektoral kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

4. Dukungan pada UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) sekitar Rp48,8 triliun melalui subsidi bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat), pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.

5. Pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan penugasan.

6. Insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan (PPh) impor, dan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN).