Risma Was-was Ada Pramuka Teriakkan #2019GantiPresiden
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini nampak geram. Hal itu dipicu beredarnya video ratusan pelajar beratribut pramuka yang meneriakkan jargon politik "2019 #ganti presiden".
Risma mengaku was-was. Ia pun menyanyangkan kejadian yang tak etis dilakukan pelajar itu bisa terjadi, sekaligus berharap hal itu bukan terjadi di Surabaya.
“Saya meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mengajak anak-anak Surabaya terjun dalam politik praktis. Sebab, anak-anak harus konsentrasi untuk masa depannya,” kata Risma saat ditemui di ruang sidang wali kota pada Selasa, 16 Oktober 2018.
“Tahun 2020 globalisasi ekonomi terjadi di dunia dan kalau anak-anak kita tidak dipersiapkan maka mereka akan kalah dalam persaingan itu,” tutur Risma.
Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi di Surabaya, Risma menyebut ia sudah melakukan persiapan untuk melindungi anak-anak salah satunya menggratiskan biaya pendidikan.
“Tahun 2020 globalisasi ekonomi terjadi di dunia dan kalau anak-anak kita tidak dipersiapkan maka mereka akan kalah dalam persaingan itu,” tuturnya.
Lebih lanjut, kata Risma, kalau sampai anak-anak Indonesia khsusunya Surabaya kalah dalam persaingan di era globalisasi, maka dirinya meyakini anak-anak akan dijajah kembali dengan cara yang berbeda.
“Penjajahan ke depan itu di bidang ekonomi dan kebodohan,” ujar Risma.
Risma menekankan agar anak-anak di Surabaya tidak boleh dijajah atau terjajah kembali. Caranya, kata dia, anak-anak harus survive agar menjadi tuan dan nyonya di tanahnya sendiri.
"Makanya sekarang ini, saya terus persiapkan secara matang dan bertahap untuk anak-anak di berbagai bidang,” tandasnya.
Bahkan ke depan, dirinya mengusahakan untuk turun langsung menjadi pengajar bagi para guru tentang teknologi, pengenalan anak terkait budaya dan sejarah negaranya.
Risma meminta dengan hormat kepada para politikus untuk tidak melibatkan anak-anak dalam politik praktis. Alasannya, agar anak-anak bisa konsentrasi secara penuh untuk masa depannya.
“Saya ingin anak-anak Surabaya jadi pemenang dan bisa sejajar dengan anak-anak di dunia. Itu bisa dilakukan dan mungkin untuk diwujudkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, sebuah video berdurasi 35 detik viral di media sosial. Dalam video itu tampak sejumlah pelajar Pramuka dengan dipandu beberapa orang dewasa meneriakkan gerakkan 2019 Ganti Presiden.
Ketua Kwarda Pramuka Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pun mengecam hal itu. Menurutnya, menggunakan atribut Pramuka dan mendukung salah satu calon dalam politik jelas melanggar undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan Pramuka. Selain itu juga melanggar AD/ART Pramuka.
"Kalau ada kelompok Pramuka mengkampanyekan ganti Presiden dan Pramuka lain mendukung yang lain kan tidak kondusif. Ini jelas melanggar Marwah Pramuka yang sejak awal diamanatkan undang-undang sebagai pembentuk karakter manusia," kata Gus Ipul, Senin, 16 Oktober 2018, kemarin. (frd)