Risma Ngambek, Pemprov Sebut Surabaya Tak Ada Koordinasi

Koordinator Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dokter Joni Wahyuhadi menyampaikan ada miss komunikasi terkait permohonan peminjaman mobil labolatorium polymerase chain reaction (PCR) yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.

Joni menyampaikan, bahwa hari pertama kedatangan mobil tersebut sengaja langsung ditempatkan di RS Universitas Airlangga untuk menutupi kerusakan mesin milik Institute of Tropical Disease (ITD) Unair. Namun sorenya ia telah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita sehingga ditempatkan di Asrama Haji Sukolilo.

Kemudian pada hari kedua, mobil setelah dari RS Lapangan langsung digeser ke Tulungagung dan Lamongan untuk mempercepat pemeriksaan karena keterbatasan alat.

“Bu Feni (sapaan Kadinkes Kota Surabaya) menugaskan stafnya namanya Bu Deni kalau gak salah, tapi tidak menyampaikan hari ini acaranya Surabaya apa. Sehingga mobil kami kirim ke Lamongan dan Tulungagung,” ungkap Joni.

Namun, di tengah jalan pagi itu,  Deni kembali menelepon Joni untuk meminta dua mobil PCR ditempatkan di Surabaya. Padahal, Lamongan dan Tulungagung sudah siap menyerahkan spesimen swab pasien.

“Saya bilang besok aja karena sudah janji ke Tulungagung dan Lamongan besok pagi. Tadi sudah diskusi dengan Bu Deni dan KabagOps akan ditempatkan di Surabaya,” katanya.

Rencananya, satu mobil akan ditempatkan di RS Soewandhi serta di RS Husada dengan masing-masing terdapat 100 spesimen yang harus diperiksa. Selain itu juga di Kampung Tangguh dan RS Darurat. “Tapi, saat ini satu mobil belum pulang karena ada banyak spesimen di Lamongan,” jelasnya.

Ia menyampaikan, meski satu mobil bisa memeriksa hingga 600 spesimen, namun karena jumlah tenaga yang terbatas membuat pemeriksaan berjalan agak lambat sesuai kemampuan petugas.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Walikota Surabaya ngamuk kepada salah satu anggota BNPB karena merasa permintaannya diserobot oleh Pemprov Jatim. Padahal ia sudah menyampaikan permohonan melalui Whatsapp langsung dengan Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo.