Risma Jadi Kabid Kebudayaan DPP PDI-P, Ketua DKS Protes Keras

Dipilih dan dilantiknya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan oleh Megawati Soekarnoputri, mendapat protes keras dari Ketua Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Chrisman Hadi. Bahkan menurutnya, Mega menggunakan pertimbangan mistik ketika memilih Risma.

Bagi Chrisman, keputusan Mega memilih Risma kurang tepat. Karena di Kota Surabaya, Risma malah dikenal kurang memperhatikan Kebudayaan dan Kesenian kota. Terlebih, pusat kebudayaan Surabaya di Taman Hiburan Remaja (THR) tak diperhatikan oleh Risma. Meski akhir-akhir ini ia mulai turun untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.

Chrisman menjelaskan, sebagai ketua DKS, meskipun Pemkot Surabaya memberi anggaran kepada DKS dengan nilai Rp 90 juta per tahun. Namun dalam lima tahun ke belakang, tak pernah diambil olehnya sebagai bentuk protes.

"90 juta (rupiah) itu diberikan per triwulan sekali, kurang lebih Rp 22,5 juta. Sudah hampir lima tahun ini tidak pernah saya ambil sebagai bentuk protes kepada Risma dan Pemkot," ujarnya kepada Ngopibareng.id, Sabtu 10 Agustus 2019.

Ia menceritakan, saat di awal kepengurusan Risma sebagai Wali Kota dan dirinya sebagai Ketua DKS pada tahun 2014. DKS mengadakan Rapat Renstra (rencana strategis) selama tiga bulan penuh. Dengan tujuan untuk kegiatan pemajuan seni budaya di Kota Surabaya.

Rapat tersebut akhirnya menghasilkan sebuah program kegiatan tahunan dari DKS. Kegiatan tersebut mempunyai nominal sekitar Rp 6 miliar per tahunnya.

Dengan asumsi perhitungan, jumlah warga Surabaya sekitar 3 juta jiwa. Sehingga, per jiwa warga ber KTP Surabaya mendapatkan anggaran Rp 2 ribu per tahun.

"Itu pertahun cuma 2 ribu (rupiah). Ya itu setara dengan ongkos sekali kencing di ponten Terminal Bungurasih. Kan ya murah," keluhnya.

Meski telah menelurkan program untuk kemajuan budaya Surabaya, baik Risma secara pribadi ataupun Pemkot Surabaya tak pernah menengok atau diperhatikan.

"Kita rapat 3 bulan untuk budaya Surabaya itu memakai dana swadaya kawan-kawan pengurus DKS," lanjutnya.

Alhasil selama hampir 5 tahun kepengurusannya di DKS. Kegiatan dan program-program DKS dibiayai oleh dana internal dan urunan pengurus dan aktivis DKS.

"Kami membiayai sendiri kegiatan DKS se bisa-bisanya. Dengan banyak hal. Ya yang terpenting dengan swadaya pendanaan sendiri," katanya.

Meski begitu, ia tak mau terlalu mencampuri urusan Mega untuk memilih Risma sebagai Kabid Kebudayaan DPP PDI-P. Menurutnya, kemungkinan Megawati menggunakan pertimbangan mistik ketika menunjuk Risma. Namun bukan berarti ia tak boleh mengkritik keputusan Mega.

"Kalau itu kan urusan Mbak Mega sebagi ketua Partai. Mungkin beliau melihat hal yg lain berbeda dari pandangan awam di Surabaya. Namun saya komentar dan protes kebijakan Bu risma perihal DKS yang termasuk lini kebudayaan dan kesenian di Surabaya," pungkasnya.