Ribuan Warga Berkewarganegaraan Ganda, DPRD Surabaya Dorong Dispendukcapil Bertindak

DPRD Kota Surabaya mendorong Dispendukcapil untuk mulai melakukan pendataan terhadap ribuan warga Kota Pahlawan, yang terindikasi memiliki status kewarganegaraan ganda.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menegaskan, tindakan itu dipandang penting dilakukan agar dapat mengetahui komposisi penduduk di Kota Surabaya. Sehingga dapat memudahkan proses pengelompokan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, atau indikator lainnya, yang salah satunya adalah status kewarganegaraannya.

Menurut Yona, status kewarganegaraan dari warga Kota Surabaya harus diperjelas sedemikan rupa. Tindakan tersebut sekaligus dipertegas karena efek domino dari fenomena tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda ini sudah bisa dipastikan rasa nasionalisnya rendah. Akan semakin mengkhawatirkan jika ternyata mereka adalah orang-orang penting yang bergerak di bidang perekonomian,” ucapnya, Rabu 8 Januari 2025.

Menurut Yona, dalam peraturan perundang-undangan telah diatur bahwa warga negara yang memiliki status kewarganegaraan ganda memiliki kewajiban untuk memilih salah satu negara saat menginjak usia 21 tahun.

“Yang menjadi persoalan, mereka yang telah memiliki KTP Surabaya sejak umur 18 tahun itu apakah sudah menentukan pilihan dengan cara menghapus salah satu status kewarganegaraannya? Ini yang harus mulai ditelusuri,” jelasnya.

Politikus Gerindra ini pun berpandangan, rasa nasionalisme warga sebagai bagian dari bangsa dalam sebuah negara sangatlah penting jika ingin terus memperkuat negara di bidang pertahanan dan kemananan.

“Saya juga sudah berbicara panjang soal ini dengan salah satu pejabat di lingkup Dispendukcapil Kota Surabaya, yang mengakui jika ternyata warga yang memiliki status kewarganegaraan ganda jumlahnya cukup besar, bisa mencapai ribuan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan berkomitmen mendukung Dispendukcapil untuk bisa bekerjasama dengan jajaran samping terkait, termasuk dengan Ditjen Imigrasi, dalam rangka pencocokan data kependudukan warga negara.

“Saat ini sedang dilakukan pooling data, Insyaallah dalam waktu dekat, kami akan bisa mendapatkan datanya yang konkrit dari Dispendukcapil. Baru kemudian kita akan bergerak,” pungkasnya.