Ribuan Petani Tambak Lamongan Unjuk Rasa Minta Pupuk Bersubsidi

Sekitar dua ribu massa petani tambak Lamongan kembali menggelar unjuk rasa, Rabu 24 Agustus 2022. Mereka berunjuk rasa meminta jatah pupuk bersubsidi. Ribuan massa itu terdiri petani tambak dari enam kecamatan yang selama dikenal sebagai sentra penghasil ikan tambak. Kecamatan sentra tambak itu adalah Kecamatan Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Karangbinangun, Glagah dan Deket.

Aksi kali ketiga dalam setahun ini dilakukan di tiga tempat. Pertama di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, gedung DPRD dan berakhir di Pemkab Lamongan.

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa mendesak kepada pemerintah setempat agar memperjuangkan nasib mereka untuk bisa mendapatkan kembali jatah pupuk bersubsidi. Bahkan, mereka menuntut realisasi secepatnya.

Saat ini keberadaan pupuk langka di Lamongan bisa dibilang langka. Kalau pun ada, harganya dirasakan mencekik leher. Per sak pupuk urea dengan berat 50 kilogram harganya mencapai Rp 145ribu bahkan bisa lebih.

"Kalau ada, mungkin petani masih nekat beli. Tapi, sekarang ini pupuk tidak ada di pasaran. Selain itu, sebentar lagi sudah waktunya sebar ikan," ujar Lasto, salah seorang petani tambak.

Kata pengunjuk rasa lainnya, sejak diterbitkannya Permentan No 10 Tahun 2022 soal larangan pupuk bersubsidi untuk petani tambak dan petani tanaman holtikultura, petani tambak di Lamongan kesulitan memperoleh pupuk. Mereka terpaksa membeli pupuk non subsidi. Tentu, harganya jauh lebih mahal.

"Karena itu, kami petani tambak meminta peraturan menteri pertanian ini dihapus, " kata Koordinator aksi, Yusuf Fadeli.

Aksi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sempat memacetkan arus lalu lintas. Karena lokasinya memang berada di tepi jalan poros nasional Lamongan-Surabaya.

Setelah dilakukan pendekatan, aksi bergeser ke Kantor DPRD dalam kota. Di sini, pengunjuk rasa bersuara lebih lantang. Meminta dewan mau mewakili tuntutan petani tambak agar presiden mencopot menteri pertanian.

"Mengapa saat Mentan hadir di Lamongan pemerintah dan dewan tidak mengadu agar kebutuhan pupuk petani tambak bisa terpenuhi," imbuh Yusuf.

Karena dewan tidak menjawab tegas, akhirnya mengajak anggota dewan yang menemuinya untuk bersama-sama menghadap bupati.

Bupati Yuhronur Efendi pun segera menemui para perwakilan pengunjuk rasa. Tidak jauh beda, persoalan disuarakan mengarah kepada permintaan kepada pemkab agar petani tambak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

Menurut Bupati Yuhronur, ia segera memperjuangkan nasib petani tambak. Bahkan, dijadwalkan besok akan bertemu langsung dengan anggota DPR RI. Tujuannya, menyampaikan keluhan petani tambak. Bupati menyebut saat ini luas tambak di Lamongan mencapai 24.000 hektare. Dengan luasan itu diperkirakan kebutuhan pupuk untuk tambak di Lamongan mencapai 36.000 ton yang harus dipenuhi.

"Sejak Januari lalu kita sudah berusaha koordinasi dan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Yaitu melalui KKP dan Menteri Pertanian. Tetapi, jawabannya belum ada payung hukum terkait hal ini. Akhirnya kita kesulitan. Besok kita diundang DPR RI dan akan saya sampaikan apa adanya," tandasnya.