Ribuan Massa Bergerak, Tolak Politik Dinasti dan Cacat Demokrasi

Ribuan mahasiswa dan masyarakat memadati area depan concert hall di ISI Yogyakarta. Mereka turun ke jalan mengenakan topeng bergambar Presiden RI Jokowi serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Para mahasiswa dan masyarakat yang hadir pun disuguhkan teaterikal yang menghadirkan soal dinasti politik hingga politik uang di Indonesia di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Sewon, Bantul, Kamis 23 November 2023.

Mereka tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi. Bertajuk "Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM."

Muhammad Sunud selaku Koordinator Umum Aliansi Jaga Demokrasi menyebutkan tujuan dari acara mimbar demokrasi ini sebagai bentuk aksi atas keresahan yang dirasakan.

Terutama bagi mahasiswa dari 35 kampus seluruh masyarakat yang ada di Yogyakarta atas isu-isu yang beredar saat ini di publik.

Seperti halnya keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto.

"Kemudian, putusan MK menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi kemunduran demokrasi yang perlu kita kroscek terus menerus sebagai sipil maupun mahasiswa," katanya dalam keterangan diterima ngopibareng.id, Jumat 23 November 2023.

Basis Massa Mahasiswa

Sunud juga mengklaim bahwa acara mimbar demokrasi ini diikuti oleh 35 kampus di Jogja dan masyarakat umum. Basis massa dari kelompok itu mencapai tiga ribu orang.

"Karena itu kita buat teaterikal dari mahasiswa ISI Jogja juga dan orasi dari masyarakat dan mahasiswa lalu ditutup hiburan pentas musik," kata Suhud.

Teaterikal lebih ke soal mimbar demokrasi, dinasti politik dan demokrasi yang dikebiri," ucapnya.

Selain itu, Sunud menuturkan bahwa aksi ini akan terus berlanjut untuk mengawal dan menyadarkan masyarakat jika demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran terutama isu pemilu.

Mengingat sebentar lagi akan digelar Pemilu 2024 dan diharapkan dapat berjalan secara demokratis.

"Khususnya satu, terkait isu pemilu agar berjalan secara demokratis. Karena demokrasi harus tidak ada yang mengganggu apalagi dikebiri dengan kepentingan oligarki atau kepentingan kekeluargaan," ujarnya.

Bukan cuma soal putusan MK saja, Humas Aliansi Jaga Demokrasi Nur Rohman menambahkan bahwa acara ini juga terkait soal kebebasan berekspresi, sampai ke penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Terlebih selama Jokowi 10 tahun menjabat soal penuntasan pelanggaran HAM hingga hari ini belum tercapai.

"Kemudian soal penuntasan kasus pelanggaran HAM selama 10 tahun janji Jokowi hingga hari ini tidak tercapai," kata Rohman.

"Apalagi, hari ini etika para elite yang luar biasa bejat moralnya, tidak memikirkan soal legalitas hukum tetapi etika moral diabaikan," tuturnya.