Retribusi Parkir di Kota Batu Jauh dari Target yang Ditetapkan

Besaran retribusi parkir di Kota Batu masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan catatan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu pada 2022, pendapatan dari retribusi parkir hanya mencapai Rp1 miliar saja. 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Imam Suryono mengatakan bahwa pada 2022, lalu pemerintah daerah menargetkan pendapatan dari retribusi parkir sebesar Rp10 miliar. Namun, hingga tutup tahun capaian retribusi parkir hanya Rp1 miliar. 

“Retribusi parkir tahun 2022 belum tercapai. Dari target Rp10 miliar, retribusi hanya mencapai Rp1 miliar, butuh kerja sama seluruh juru parkir (jukir) agar penerimaan retribusi bisa meningkat,” ujarnya pada Rabu 14 Juni 2023. 

Maka dari itu kata Imam, sosialisasi dan pemahaman telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kepada para jukir pada 14 hingga 15 Juni 2023, lalu agar bisa bekerjasama sehingga pendapatan dari retribusi parkir bisa memenuhi target pada tahun ini. 

“Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para jukir, dalam mematuhi aturan dan meningkatkan penerimaan retribusi,” katanya. 

Pemkot Batu sendiri telah menetapkan pembagian retribusi parkir dengan pembagian 60 persen untuk jukir dan 40 persen masuk ke pemerintah daerah. 

“Bagian 40 persen menjadi pendapatan pemerintah kemudian digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana,” ujarnya. 

Imam menambahkan bahwa ada sebanyak 132 titik parkir di Kota Batu yang telah dipetakan oleh Dishub untuk bisa menjadi sumber pendapatan retribusi. Di sejumlah titik parkir tersebut tersebar sebanyak 412 jukir.

Ditambahkan oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Batu, Sugeng Pramono mengatakan bahwa perencanaan digitalisasi atau e-parkir menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan retribusi parkir. 

“Pengelolaan parkir secara digital bisa menjadi cara untuk meningkatkan retribusi parkir. Apalagi saat ini pertumbuhan jumlah kendaraan berpotensi meningkatkan penerimaan retribusi parkir serta Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.