Kader PDIP Mbelot, Awi: Jika Kader Ya Taati Keputusan Partai

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono buka suara terkait adanya pernyataan Mat Mochtar yang mengaku sebagai kader PDI Perjuangan Kota Surabaya mendukung Machfud Arifin-Mujiaman di Pilwali Surabaya.

"Ya kalau mengaku partainya PDIP harus taat dengan keputusan rekom partai. Apalagi surat pencalonan ke KPU Kota Surabaya ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri," kata Awi, Senin 26 Oktober 2020.

Menurut Awi, statement dari Mat Mochtar tak akan mempengaruhi kondisi internal PDIP Surabaya. Baginya kondisi PDIP saat ini paling solid di semua lini untuk memenangkan Eri-Armuji.

Sebab bagi Awi, memenangkan pilihan partai di Pilwali adalah sebuah keharusan sebagai kader dan petugas partai. Selain itu, memenangkan Er-Ji adalah sikap untuk manjaga harkat dan martabat PDI Perjuangan, kehormatan partai, terlebih Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Atas, tengah dan bawah bergerak semua. Seluruh kekuatan PDI Perjuangan dalam situasi solid dan kompak, saling bergotong royong, holopis kuntul baris, bergerak terus setiap hari, siang dan malam, untuk memenangkan Eri-Cahyadi," katanya.

Ia memastikan barisan Banteng Surabaya akan solid mendukung Eri-Armuji. Terlebih Eri-Armuji adalah pilihan langsung dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang sudah terlihat kinerjanya selama menjabat sebagai walikota 2 periode.

Terlebih saat ini survei Eri-Armuji sudah unggul 6 persen ketimbang lawannya Machfud Arifin-Mujiaman.

"Saya pastikan, beredarnya video-video semacam itu tidak akan mengguncang arus bawah PDI Perjuangan, tidak mengguncang masyarakat. Masyarakat Surabaya lebih mempercayai kerja-kerja nyata PDI Perjuangan, Walikota Surabaya Bu Risma, Wakil Walikota Surabaya Mas Whisnu Sakti Buana, juga kerja-kerja nyata yang dilakukan Mas Eri dan Cak Ji selama ini," katanya.

Awi tak mempermasalahkan pernyataan Mat Mochtar. Menurutnya, itu adalah hak dan sikap politik setiap warga negara Indonesia. Apalagi pilihan politik dilindungi UUD 1945.

"Tetapi di organisasi PDI Perjuangan, hak politik itu diekspresikan dalam sikap ketaatan terhadap keputusan PDI Perjuangan dan melaksanakan semua keputusan partai dengan penuh tanggungjawab. Pengurus PDI Perjuangan, kader, anggota dan simpatisan tahu betul akan hal itu," pungkas Awi.