Resesi Ekonomi, Wali Kota Malang Minta Tiap OPD Beli Produk UMKM

Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III menunjukkan kontraksi yaitu mengalami minus 3,49 persen. Begitu juga pada kuartal II di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami minus. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang mengalami resesi.

Mencermati hal itu, Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan bahwa kunci agar perekonomian bisa tumbuh kembali yaitu dengan menggerakkan sektor riil, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Maka dari itu, untuk menggerakkan perekonomian di sektor riil, Sutiaji meminta agar tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membeli produk-produk UMKM melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Maka tidak ada alasan bagi pemerintah tidak beli produk UMKM. Saya menganjurkan agar tiap OPD menggunakan biaya pengadaan untuk membeli produk UMKM," katanya pada Jumat 20 November 2020 dalam acara Pameran UMKM Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang diadakan oleh Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Malang.

Keterlibatan UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

"OPD dan dinas terkait pakai dana APBD sekarang boleh pakai biaya pengadaan itu dibolehkan belanja produk UMKM. Maka saya menganjurkan jika ada kebutuhan barang bisa dibelanjakan kepada UMKM," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BI Kantor Perwakilan Malang, Azka Subhan, menyambut baik upaya dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk membeli produk UMKM dari biaya pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Karena PNS kan tidak terdampak (Covid-19) seperti UMKM. Karena pendapatannya tetap, maka kami mendorong untuk membeli produk UMKM," ujarnya.

Azka mengungkapkan bahwa UMKM bisa menjadi penyelamat kelesuan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Hal ini, kata Azka, terbukti pada saat krisis moneter pada 1998 dan krisis global pada 2008.

"Saat itu UMKM bisa dibilang sebagai katup penyelamat perekonomian. Saat ini ada namanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp123 miliar itu disalurkan ke UMKM dari pusat melalui pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota," tuturnya.

Program tersebut, lanjut Azka, merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk membangkitkan UMKM. Sehingga ia optimis pada kuartal I 2021 perekonomian nasional bisa menunjukkan pertumbuhan yang positif.