Resah, Guru PAUD Surabaya Minta Insentif Turun per Semester

Guru Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merespon perihal digantinya waktu pencairan jasa pelayanan (jaspel), menjadi satu bulan sekali. Sebelumnya, dana tersebut turun dalam rentang tiga bulanan.

Ketua Pos PAUD Terpadu (PPT) Kecamatan Sawahan, Setyowati mengatakan, selama ini para guru mendapatkan jaspel selama tiga bulan sekali dengan uang yang diterima sebesar Rp1.500.000. “Per tiga bulan dapatnya Rp 1.500.000, kalau tiap bulan, jadinya Rp 500.000 per bulan," kata Setyowati, ketika dikonfirmasi, Minggu, 13 Maret 2022.

Kemudian, kata Setyowati, untuk mendapatkan jaspel tersebut, pihak PPT Kelurahan harus mengajukannya terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. "Jadi, semisal Maret ini ada pencairan jaspel, bulan Februari, lalu koordinator PPT Kelurahan sudah buat pengajuan," jelasnya.

Setyowati mengungkapkan, dalam proses pengajuan pencairan dana tersebut PPT Kelurahan selalu mendapat revisi. Padahal data yang diberikan sudah sesuai dengan pembelajaran. "Yang sering menjadi bahan revisi biasanya perubahan jumlah murid, dan absensi SFH (study from home) atau daring, yang harus direvisi,” ujar dia.

Hal tersebut, lanjut Setyowati, merugikan pihak PPT Kelurahan yang mengajukan pencairan. Sebab, mereka kembali harus mengeluarkan uang untuk biaya cetak dan materai.

“Belum lagi lembaran lain yang bermeterai, totalnya sampai lima lembar dengan materai Rp 10.000. Kalau revisinya tiga kali, kan ya habis buat revisi nanti Mas," ujar dia.

Dengan demikian, Setyowati berharap agar pengajuan jaspel tidak dilakukan setiap sebulan sekali. Dirinya mengusulkan, pengajuan disampaikan pada setiap awal atau akhir semester.

"Harapannya, PPT jangan terlalu banyak kegiatan administrasi. Khawatirnya murid-murid ini tidak bisa kami handle (ajari). Karena PPT ini kan bukan lembaga pendidikan ya, lebih banyak ngajarnya sukarela," kata dia.

Di sisi lain, Setyowati juga berharap agar para pengajar PAUD bisa terbuka dengan lulusan sarjana apa pun. Sebab, sejak tahun ajaran 2022-2023, selain sarjana Pendidikan Guru PAUD (PG PAUD) tidak diperbolehkan.

"Kalau bisa, guru lulusan dari sarjana apa pun bisa ikut berpartisipasi. Karena mencari sarjana PG Paud yang mau berpartisipasi di PPT PAUD tingkat RW dan kelurahan masih minim peminat," jelasnya.

Sebelumnya, Walikota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi skema jasa pelayanan (jaspel) tenaga pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

"Meminta Dispendik untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan jumlah anak yang masuk usia kelompok PAUD di setiap wilayah atau RW dalam empat sampai lima tahun ke depan," ujar Eri.

“Jadi, pertama yang harus dihitung adalah satu RW ada berapa jumlah anak usia 2-4 tahun, untuk memastikan PAUD yang beroperasi pasti ada murid yang mendaftar, kasihan kalau ada PAUD sampai kekurangan apalagi tidak ada muridnya,” kata Cak Eri usai meresmikan Graha Bunda PAUD di Jalan Pawiyatan 11 Kota Surabaya.

Lanjut Eri, Dispendik juga diminta evaluasi terhadap apresiasi terhadap tenaga pendidik PAUD. Hal ini dinilai, karena merasa kurang adil, apabila pemberian apresiasi pendidik PAUD per kelompok belajar 15 murid. "Apresiasi bisa dihitung per murid atau per orang. Kasihan Bunda PAUD kalau murid kurang dari 15 tidak dihitung sebagai satu kelompok belajar atau muridnya 29 hanya dihitung satu kelompok belajar," kata Eri.