Reklamasi PSN SWL, Risma-Gus Hans Menolak Jika Tidak Sejahterakan Rakyat Pesisir

Aliansi Masyarakat Peduli Surabaya telah mengadakan panggung bebas sebagai upaya untuk menolak keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL), di Sentra Ikan Bulak (SIB), Kenjeran, Minggu 15 September 2024 pagi.

Dalam acara tersebut, hadir pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP), Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

Keduanya tidak hanya memberikan dukungan moral berupa orasi, tetapi juga turut mengibarkan bendera simbol perlawanan terhadap PSN SWL yang dikelola oleh PT Granting Jaya tersebut.

Saat mimbar bebas berlangsung, Risma mengatakan, dirinya tidak mengetahui mengenai ihwal rencana pembangunan empat pulau reklamasi di Surabaya, meskipun dirinya duduk sebagai menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Walikota Surabaya periode 2010-2020 ini juga menegaskan, PSN SWL tidak boleh merusak kawasan Pamurbaya yang sudah susah payah ia bangun. Sebab, lanjut Risma, proyek reklamasi tersebut harus dapat mensejahterakan masyarakat marjinal di kawasan tersebut.

"Saya tidak tahu persoalan pembangunan 4 pulau baru Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land meski saya orang pusat karena saya Menteri Sosial. Namun, kawasan Pamurbaya ini saya yang membangun dan saya tidak ingin kawasan ini rusak karena pembangunan itu harus mensejaterakan masyarakat kecil," tegas Risma di hadapan para warga yang berkumpul.

Tak hanya Risma, Gus Hans juga menambahkan, aksi penolakan terhadap PSN SWL bukan hanya sekadar tentang efeknya terhadap lingkungan hidup dan biota laut, tetapi juga tentang keadilan sosial masyarakat pesisir.

"Kita harus menjaga alam dan memastikan bahwa pembangunan tidak merugikan mereka yang paling lemah dan bergantung pada alam," ungkapnya.

Tak ketinggalan, Edward Dewaruci juga menuturkan, proyek reklamasi tersebut akan berpotensi untuk merusak ekosistem laut yang terdapat di kawasan pesisir timur Surabaya. Juga masyarakat nelayan dan petani tambak akan kehilangan sandang pangannya, dampak dari pembangunan empat pulau reklamasi tersebut.

"Banyak orang yang mengetahui bahwa mereka akan kehilangan laut. Laut ini menjadi pegangan masyarakat pesisir dan akan hilang karena reklamasi empat pulau ini," pungkasnya.