Reklamasi PSN SWL Kenjeran, WALHI Jawa Timur Tolak Undangan Sosialisasi PT Granting Jaya

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur menolak undangan sosialisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL), yang diinisiasi oleh operator resmi proyek tersebut, PT. Granting Jaya.

Direktur WALHI Jatim Wahyu Eka Setyawan mengatakan, pihaknya menolak pembangunan pulau buatan atau reklamasi seluas 1.084 hektare tersebut karena kontraproduktif dengan upaya penyelamatan wilayah pesisir timur Kota Surabaya.

"PSN tersebut merupakan project business as usual atau hanya bisnis yang tujuannya profit, juga penolakan PSN tersebut didasarkan oleh kondisi kerentanan pesisir Surabaya sisi timur yang sudah hancur lebur," ucapnya, saat dihubungi Ngopibareng.id, Kamis 25 Juli 2024.

Wahyu juga menjelaskan, keberadaan PSN di Kota Surabaya tidak akan menjawab persoalan utama yang berlarut-larut belum bisa diselesaikan, seperti degradasi ekosistem, terutama di pesisir serta masalah kesejahteraan masyarakat.

"Ketidakhadiran kami dalam undangan Granting Jaya sebagai bentuk sikap, dalam hal ini kami mempertanyakan pemerintah pusat yang lebih memfasilitasi korporasi daripada mendengarkan suara rakyat di pesisir, bukan rakyat yang dikoordinir oleh pengusaha," paparnya.

Mengenai komitmen operator PT. Granting Jaya yang akan melibatkan nelayan serta masyarakat pesisir yang terdampak, Wahyu menegaskan, hal-hal tersebut hanyalah janji manis perusahaan, yang memang tengah memuluskan jalan melakukan eksploitasi.

"Selebihnya kalau ada dampak, rakyatlah yang rugi, kalau ada dampak lingkungan, uang pajak lagi yang digunakan memulihkan, jadi yang diuntungkan para elite bisnisnya, yang menanggung beban rakyat biasa," tambahnya.

Selain itu, WALHI Jatim juga melihat, walaupun PT. Granting Jaya dan perusahaan-perusahaan lainnya yang digandeng akan menggunakan modal sendiri, peran negara juga masih akan sentral dalam pengerjaannya.

"Perlu digarisbawahi, PSN tidak bisa lepas dari bagaimana nanti campur tangan negara, meski mengklaim 100 persen uang privat, tetapi kita juga tidak tahu jika ternyata akan ada anggaran negara yang terpakai, sebab namanya PSN tetap ada peran negara di dalamnya," ucapnya.

Mewakili WALHI Jatim, Wahyu juga menyatakan komitmen pihaknya untuk membersamai masyarakat pesisir dan para nelayan yang menolak keberadaan PSN SWL tersebut.

"Kami akan bersama selalu dengan nelayan dan menyuarakan suara-suara masyarakat pesisir atau laut, mangrove, karena memang kami akan mewakili ekosistem yang akan rusak, tetapi pada intinya masyarakat bisa memilih, apakah memilih bertahan memperjuangkan kawasannya atau memilih kesejahteraan yang semu," pungkasnya.