Reklamasi di Perairan Kenjeran, DPRD Surabaya: Hanya Untungkan Segelintir Pihak

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono menolak dengan tegas rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL), yang diprakasai langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Baktiono menjelaskan, wacana proyek reklamasi untuk membangun industri perikanan dan pemukiman senilai Rp72 triliun tersebut dinilainya tidak akan dipergunakan untuk mensejahterakan para nelayan dan masyarakat pesisir timur Kota Surabaya.

"Kalau masalah perikanan orang pesisir di sana justru sudah ahli, apalagi pesisir daerah Bulak, tapi tujuan utama pembangunannya bukan itu," ucapnya, Rabu 24 Juli 2024.

Baktiono mengatakan, proyek reklamasi justru ditakutkan akan memberikan keuntungan bagi segelintir pihak saja, yakni para investor dan pemilik modal. Seperti apa yang terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta.

"Kami bisa merasakan bahwa proyek tersebut di masa depan patut diduga mirip dengan Pantai Indah Kapuk, ini akan berdampak negatif bagi seluruh masyarakat pesisir di timur Surabaya," paparnya.

Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya ini juga mengungkapkan, pihaknya juga telah menerima sikap penolakan dari berbagai unsur masyarakat, seperti para pengusaha kapal besi yang risau dengan sedimentasi yang akan terjadi karena proyek reklamasi oleh PT. Granting Jaya.

"Para pengusaha yang tergabung dalam persatuan pengusaha kapal besi juga protes dengan adanya ini (reklamasi), mereka merasa akan sulit nanti saat sandar dan akan memutar karena dari bibir pantai Kota Surabaya sampai 100 meter, itu belum landai pasir, belum landai tanah, pun belum landainya daratannya, itu pasti nanti akan terjadi pendangkalan dan juga penyempitan seperti itu," tegasnya.

Terkait pengambilan keputusan mengenai PSN SWL tersebut, Baktiono juga mempertanyakan kebijakan yang diambil pemerintah pusat, terutama Presiden Jokowi, yang seolah-olah bergerak sendiri mengambil keputusan, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek pendukung lainnya.

"Sebelum menetapkan PSN seharusnya pemerintah pusat itu koordinasi dahulu, apakah nanti akan menimbulkan dampak yang negatif untuk membangun pulau apa tidak berpikir pemerintah pusat itu, harusnya presiden juga berpikir karena itu keputusan presiden," jelasnya.

Adanya wacana pembangunan pulau buatan atau reklamasi PSN SWL di pesisir timur Kota Surabaya tersebut menurut Baktiono, juga mengacaukan rencana pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), yang menurutnya lebih baik untuk dijalankan.

"Pemikiran kami waktu itu, PSN tadi akan membangun jalan tol di tepi laut atau pantai Surabaya jadi Waterfront City dan akan kelihatan seperti di luar negeri, ada jogging track-nya di tepi pantai, kami berpikirnya awalnya seperti itu, jangan merubah tatanan yang sudah bagus, harusnya ini tambah diperbaiki, tambah bagus," pungkasnya.