Reaksi Kunjungan Blinken ke Israel, Hamas pun Pertanyakan Pemilu
Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) ke sejumlah negara di Kawasan Timur Tengah, di antaranya Palestina dan Israel, pada Selasa 25 Mei 2021, mendapat reaksi kelompok militan Hamas.
Mantan Menteri Kesehatan Palestina, yang sekarang duduk sebagai Kepala Badan Hubungan Internasional Hamas, Basem Naim, menuding, kunjungan Blinken dalam tur Timur Tengahnya adalah untuk berpihak kepada Israel.
“Karena itu, dia (Blinken-red) datang ke sini untuk menyelamatkan pendudukan (Israel-red),” ujar Basem ketika menggelar pertemuan bersama pers nasional, Selasa malam.
Menurut Basem, AS tidak berpihak kepada rakyat Palestina, jika merujuk pada boikot pemilu 15 tahun lalu yang dimenangkan Hamas, serta mendukung perang yang diluncurkan Israel.
Empat Kali Perang
“Mereka (Israel dan AS-red) telah mencobanya melalui empat kali perang melawan Gaza, melawan Hamas, untuk mengeluarkan dan menendang Hamas dari teater perpolitikan. Apa hasilnya setelah 15 tahun?.
"Mereka gagal. Tapi, kami menderita pada level kemanusiaan. Mereka benar-benar gagal untuk mengeluarkan Hamas. Untuk itu, jika mereka mencoba mengeluarkan Hamas lagi maka mereka akan gagal. Dikarenakan, Hamas itu bukan kelompok militan, bukan pula gang, namun Hamas mewakili mayoritas rakyat Palestina,” tuturnya.
Dikatakan pula, AS hanya membuang-buang waktu dengan tidak berkerjasama dengan Hamas.
“Hanya membuang-buang waktu untuk menghindar bekerja sama dengan Hamas atau bekerja dengannya sebagai perintah untuk menghindari eskalasi lebih lanjut atau untuk membangun kembali Gaza,” tegas Basem lagi.
Pada pertemuan bilateral di Ibu Kota Ramallah bersama Presiden Mahmoud Abbas 25 Mei lalu, Blinken menyampaikan komitmen Amerika Serikat untuk memberikan bantuan hingga 360 juta USD, yang akan digunakan sebagai bantuan untuk sektor ekonomi serta rekonstruksi pasca konflik 11 hari.
Ketika menyampaikan rencana bantuan keuangan itu, Blinken turut menekankan Hamas tidak akan mendapatkan manfaat dari upaya rekonstruksi Gaza.
Bantuan Bencana Dipertanyakan
“Amerika Serikat akan memberi tahu Kongres tentang niat kami untuk memberikan 75 juta USD dalam pembangunan tambahan dan bantuan ekonomi untuk Palestina pada 2021. Juga akan memberikan 5,5 juta USD dalam bentuk bantuan bencana untuk Gaza.
"Secara total, kami sedang dalam proses memberikan lebih dari 360 juta USD dalam dukungan mendesak bagi rakyat Palestina dan di seluruh upaya ini kami akan bekerja dengan mitra untuk memastikan bahwa Hamas tidak mendapat manfaat dari upaya rekonstruksi ini,” ungkap Blinken.
Penundaan Pemilu
Hal lain yang ditanggapi oleh perwakilan Basem Naim adalah terkait penundaan pemilu yang sedianya diselenggarakan sejak lebih dari 15 tahun.
Pemilu legislatif di Palestina sedianya digelar pada 22 Mei dan Pemilihan Presiden pada 31 Juli. Basem menjelaskan pemilu merupakan satu-satunya jalan memberikan kebebasan kepada rakyat dalam memutuskan kepemimpinan dan jalur politik yang berdemokrasi.
“Satu-satunya cara untuk mencapainnya adalah melalui pemilu, untuk memberikan kesempatan kepada rakyat terhadap pemilu bebas berdasarkan pada demokrasi, transparan dan bebas. Sayangnya, saudara kami di PNA (Otoritas Nasional Palestina-red) di bawah tekanan Israel, sejumlah negara di kawasan dan mungkin AS, olehkarenanya mereka menunda pemilu,” ucap Basem.
Janganlah Rakyat Terpecah
Hamas disebut siap dengan hasil pemilu serta proses demokrasi yang akan berjalan jika pemilu digelar.
“Kami telah menyatakannya berulang kali, kami siap dengan apa pun hasil pemilu, kami siap menerima proses demokrasi,” ungkapnya.
Namun, lanjut Basem, pihaknya tidak menginginkan rakyat Palestina yang terpecah. “Tetapi, kami tidak dapat menerima bahwa perjuangan tidak dapat dilanjutkan dengan rakyat Palestina yang terpecah,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada Kamis 29 April 2021 Presiden Mahmoud Abbas mengumumkan penundaan pemungutan suara (Pemilu), disebabkan ketidakpastian apakah Israel mengizinkan pemilihan legislatif Palestina digelar di Yerusalem.
Saat ini tiga fraksi besar ada di Palestina diantaranya Otoritas Nasional Palestina (PNA), Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) serta Hamas.