REI Siapkan Terobosan Kejar Target Pengadaan Rumah MBR

Tekad pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat mendapat dukungan para pengembang anggota Real Estate Indonesia (REI). Mereka sudah menyiapkan terobosan untuk mengejar target pengadaan rumah yang telah ditetapkan.

"Terobosan inilah yang akan kami bicarakan dengan pemerintah. Ini pula yang akan kami jadikan salah satu materi bahasan dalam Rakernas REI di Bali mendatang," kata Sekjen DPP REI Totok Lucida kepada ngopibareng.id, Senin 12 November 2018.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang merupakan agenda tahunan DPP REI ini akan digelar dalam rangkaian FIABCI Global Business Summit, 4-8 Desember di Bali. Acara yang diikuti pengembang dari berbagai negara dan Indonesia ini digelar di The Westin Resort Nusa Dua Bali International Convention Center.

Lantas terobosan apa yang disiapkan? Antara lain usulan untuk
Skema pengenaan pajak bagi rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang harganya melampaui patokan harga pemerintah. Selama ini, sistem perpajakan untuk ini yang menjadi kendala.

Menurut Totok, harga patokan rumah MBR yang telah ditetapkan pemerintah tidak mungkin diterapkan di daerah kota besar dan sekitarnya. Sebab, harga tanah di wilayah tersebut sudah terlalu mahal untuk pengadaan rumah bersubsidi.

"Di Jawa Timur, misalnya. Pengembang sudah sangat berat untuk bisa merealisasikan membangun rumah bersubsidi di Surabaya, Gresik, dan Mojokerto yang dikenal sebagai ring satu dan dua. Harga tanah di wilayah ini tidak masuk," katanya.

Selama ini, jika harga rumah MBR melebihi harga patokan pemerintah, maka dikenakan pajak 100 persen. Sehingga, bebannya kembali ke pengembang. Padahal, pemerintah membolehkan harga rumah MBR diatas harga patokan sampai dengan 20 persen.

"Namun kalau di atas harga Rp 130 juta, maka dikenakan pajak penuh. Kami akan usulkan bahwa yang dikenakan pajak bukan total harga, tapi kelebihan harga dari patokan pemerintah sampai dengan 10 persen tersebut," kata pengembang asal Surabaya ini

Dia menjamin, jika terobosan ini disetujui pemerintah, maka bisa meningkatkan capaian 25 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. "Jika selama ini pengadaan rumah bersubsidi tercapai 50 persen, maka dengan cara itu akan bertambah menjadi 75 persen," tambahnya.

Model pembangunan rumah bersubsidi yang melibatkan pihak swasta ini telah menarik perhatian para pengembang luar negeri. Karena itu, dalam FIABCI Summit di Bali nanti, rumah rakyat alias Affordable Housing akan menjadi tema utama selain pembangunan pariwisata. (*)