REI Siap Dukung Program Rumah untuk ASN, TNI dan Polri

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk membantu pengadaan rumah bagi Aparat Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri gayung bersambut. DPP REI menyambut program tersebut dan siap mendukung untuk merealisasikannya.

Dukungan itu disampaikan Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata dalam jumpa pers di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Rabu 14 November 2018. Ikut mendampingi dia Sekjen Paulus Totok Lucida, Wakil Ketum Hari Ganie, dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Bally Syahputra.

"DPP REI menyambut baik rencana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk pengadaan rumah bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri," tegas Soelaeman.

Seperti diketahui, dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan akan fokus bangun perumahan untuk ASN, TNI dan Polri. Pemerintah terus menggodok skema pengadaan rumah sesuai dengan tekad presiden.

Menyambut program Presiden Jokowi terebut, REI siap menjadi mitra utama pemerintah dalam upaya menyediakan perumahan untuk para ASN dan anggota TN/Polri sesuai dengan skema yang kini sedang digodog oleh pemerintah. Apakah melalui konsep FLPP yang diperluas atau dengan Down Payment (DP) nol persen yang secara peraturan sudah bisa dijalankan sejak Kabinet Kerja terbentuk.

"Bagi REI, pengadaan rumah dengan DP nol persen merupakan keniscayaan. Sebab, secara peraturan, DP nol persen ini sudah dimungkinkan karena BI tidak mengatur secara khusus dalam rasio LTV (Loan to Value). BI hanya mengatur LTV 30 persen untuk rumah ukuran diatas 70 meter persegi," jelas Soelaeman.

Jadi, lanjut salah satu bos di Alam Sutra ini, program DP Nol persen pada dasarnya bukan hal baru. Sebab, sejak awal kabinet Kerja, program ini sudah bisa diwujudkan untuk pengadaan rumah  di bawah 70 meter persegi.

"REI melihat tekad pemerintah dalam merealisasikan program pengadaan rumah bagi ASN dan TNI/Polri ini sebagai komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Juga menjadi bagian terobosan untuk mensukseskan program sejuta rumah sampai dengan 2019," tambahnya.

Menurut Soelaeman, REI siap membantu pemerintah dalam merumuskan skema baru pengadaan rumah bagi ASN dan TNI/Polri, sehingga rumusan skema baru kelak bisa lebih aplikatif. REI berterima kasih kepada Menteri PUPR yang selama ini telah melibatkan DPP REI dalam setiap perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat. 

"Khusus dalam pengadaan rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), DPP REI telah mengusulkan kepada pemerintah untuk kebijakan pajak. Yakni, pengenaan pajak terhadap rumah MBR tidak dikenakan penuh terhadap rumah MBR yang melampaui batas atas harga MBR, tapi terhadap kelebihan sampai maksimal 20 persen atas batas MBR," jelas Soelaeman. (rid)