REI Papua Barat: Kami Sangat Butuh Tambahan Kuota Rumah Subsidi

Kebutuhan rumah bersubsidi ternyata sangat besar di Papua Barat. Ini karena banyak Aparat Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri baru yang bertugas di propinsi kedua di tanah Papua ini.

Demikian dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Papua Barat Maya Beatriecs Kailola, SP. "Karena itu, kami butuh banyak fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)," katanya kepada ngopibareng.id.

Dia menceritakan, habisnya kuota FLPP untuk pengadaan rumah bersubsidi di wilayahnya telah membuat para pengembang kesulitan. Sebab, banyak yang sudah terlanjur membangun tapi fasilitas Kredit Perumahan Rakyat (KPR) belum bisa dicairkan karena kuota FLPP 2019 habis. Padahal mereka sudah telanjur membangun unitnya.

Maya sempat mengungkapkan persoalan yang dihadapi pengembang di Papua Barat itu kepada presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu. Saat Jokowi mengundang asosiasi pengembang ke Istana Merdeka pekan lalu, Maya adalah salah satu delegasi dari REI yang hadir.

"Banyak ASN, TNI dan Polri yang mengambil rumah bersubsidi minta menempati rumahnya karena kontrak tempat tinggalnya sudah habis. Kami pun mengijinkan meskipun KPR belum cair. Ketimbang harus bayar kontrak lagi, mereka minta masuk rumah yang dibangun pengembang," katanya.

Maya mengemukakan banyak pengembang yang mengijinkan demi pertimbangan kemanusiaan. Karena itu, jika pemerintah bisa menaikkan kuato FLPP akan sangat membantu para ASN, TNI dan Polri yang membutuhkan hunian di tempat tugasnya di Papua.

FLPPmerupakan program besutan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa mengakses kredit kepemilikan rumah (KPR). Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, dananya sangat tergantung kepada Kementerian Keuangan.

Alokasi dana FLPP yang ada saat ini sudah habis di akhir Agustus 2019. Adapun, kebutuhan pembangunan rumah hingga akhir tahun sekitar 130.000 unit. Masih dibutuhkan alokasi untuk 80 ribu unit atau setara Rp 8,6 triliun.

Presiden Jokowi sempat berjanji akan menambah kuota FLPP. Namun, saat bertemu dengan asosiasi pengembang di Istana Merdeka, ia belum bisa memastikan berapa tambahan yang bisa dikucurkan untuk akhir tahun 2019 ini. "Saya perlu seminggu atau dua minggu untuk menelusuri sumber dananya," kata dia.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dana pemerintah yang dialokasikan untuk FLPP tahun 2019 sebesar RP 7,1 Triliun. Dana ini sudah habis. Yang dimintakan Presiden untuk tambahan FLPP sebesar Rp 1,5 sampai Rp 2 Triliun.