Reformasi Hospitality, Banyuwangi
Ngopibareng.id Ada agenda bertemu dengan tim Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi serta Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Selasa 30 April 2024 di Banyuwangi.
Pertemuannya dijadwalkan pagi hari jam 09.00. Namun secara profesional, tim Ngopibareng.id sudah datang 1 jam sebelumnya. Kami diarahkan untuk menunggu di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi. Mendadak saya kebelet kencing ketika masuk lounge itu. Mau tak mau harus ke kamar mandi.
Tapi betapa kagetnya saya ketika masuk ke kamar mandi Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi. Dibenak saya, kamar mandi kantor pemkab tak ubahnya sebagai kamar mandi umum. Bersih memang, tapi tidak representatif untuk dipamerkan. Sayangnya imajinasi saya bubar ketika masuk ke kamar mandi Pemkab Banyuwangi.
Kalau pernah masuk kamar mandi Lounge Hotel bintang 5 atau mall kelas atas, begitulah rupanya. Saya jelaskan sedikit dari awal. Pintu kamar mandi menyatu dengan hiasan dinding yakni kayu yang memanjang ke atas. Jadi tak ada itu kesan ini tempat kotor atau kesan bahwa ini kamar mandi.
Begitu masuk, bau pesing kamar mandi tak ada. Yang ada bau aromaterapi. Entah jenis aroma apa, tapi saya pastikan wanginya bikin tenang. Kita tak ubahnya dibawa masuk ke kamar mandi lounge hotel kelas atas. Interior yang dipilih juga ciamik. Penataan posisi wastafel, kaca, hingga penerangan, membuat kita nyaman berlama-lama di dalam.
Apa yang ada di benak bupati Banyuwangi menjadikan kamar mandi pelayanan publik cantik banget seperti ini. Harusnya kamar mandi standart pemerintahan itu biasanya bau pesing atau minimal bau rokok, atau biasa aja? Eh tapi Pemkab Banyuwangi bukan pemkab biasa sih. Sejak zaman Mas Azwar Anas, Banyuwangi berubah total. Dari kabupaten lewatan, jadi primadona wisata.
Usut punya usut, pemkab Banyuwangi memang punya kebijakan bahwa toilet adalah fasad utama dalam bangunan. Kata Kabid Kominfo Pemkab, Edy Fahrurachman, kebersihan toilet adalah kebijakan pemkab sejak era Mas Anas hingga kini Mbak Ipuk. Bahkan ada festival khusus toilet, agar seluruh masyarakat Banyuwangi memahami bahwa toilet harus bersih agar kesehatan bisa terjaga.
"Kita kan pasti awal melihat toilet. Kalau toilet itu bersih, insya allah lainnya aman dan bersih," katanya.
Kebijakan Mas Azwar dilanjutkan secara sempurna oleh istrinya yang kini jadi bupati, Mbak Ipuk. Bupati cantik berjilbab itu mengakselerasikan Banyuwangi agar semakin terlihat. Agar julukan Sunrise of Java mendunia.
Eh tapi tak hanya kamar mandi yang cakep betul, lounge pelayanan publik juga tak kalah sip. Masuk ke lounge, kita langsung disambut resepsionis yang siap melayani dengan hospitality ala hotel dan resto berbintang. Mereka menanyakan dengan detil, sopan, dan tak lepas senyum kebutuhan mereka, kepada para orang yang datang.
Ketika semua sudah All Clear - seperti kata pegawai Bea Cukai di Twitter -, para tamu dipersilahkan duduk di ruang tunggu. Bukan ruang tunggu biasa, tapi ruang tunggu yang dingin, terang, nyaman, wangi dan bikin ngantuk. Enak sekali.
Lagi-lagi persis sekali dengan lounge hotel berbintang. Kursi dan meja tersusun rapi dengan warna dan tema yang sesuai satu sama lain. Kursinya terlihat sekali ini kursi premium, kursi yang digunakan di tempat-tempat dengan hospitality mumpuni. Tamu bahkan disediakan kudapan yang bisa diambil sendiri. Ada teh, kopi, air putih, jajanan yang sudah disediakan. Haus? Tinggal ambil sendiri saja.
Lagi-lagi saya tak percaya ini di kantor pemkab. Bukannya ruang tunggu kantor pemerintahan itu kursinya biasa aja, penataannya standar, terkadang bau rokok atau minal resepsionisnya jutek ya?. Kok ini tidak. Apa ini yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi? Kok membawa gaya hospitality hotel dan resto ke area pemerintahan?
Sepertinya Reformasi hospitality ini yang harus dilakukan di seluruh pemerintahan di Indonesia. Pelayanan kepada rakyat harus nyaman, dingin, ramah, dan tenang. Sehingga ketika rakyat lapor keluhan, mereka juga bisa lapor dengan kepala dingin. Tidak dengan marah-marah. Nanti kalau rakyat marah, dianggao membuat onar di kantor pemerintahan. Kan repot.
Kebijakan renovasi gedung-gedung secara fisik dan reformasi hospitality di Banyuwangi oleh Mas Anas dan Mbak Ipuk, sudah seharusnya jadi contoh bagi kepala daerah lainnya. Atau mungkin, Mas Anas dan Mbak Ipuk harus memimpin lembaga pemerintahan yang lebih tinggi/besar agar kebijakan bisa lebih cepat ditularkan.
Sebentar lagi ada Pemilihan Gubernur Jawa Timur, DKI Jakarta, serta Pemilihan Walikota Surabaya. Sepertinya Mas Anas dan Mbak Ipuk perlu untuk ikut dan memenangi konstestasi tersebut. Wah alangkah senangnya rakyat jika fasilitas publik dibuat senyaman di Banyuwangi. Ini lah baru Reformasi birokrasi dan revolusi mental yang sesungguhnya.