Reformasi Birokrasi untuk Kepuasan Masyarakat

Upaya mewujudkan reformasi birokrasi tidak sebatas ceremonial. Keberhasilan upaya reformasi birokrasi adalah jika masyarakat sudah merasakan perubahan pelayanan organisasi pernagkat daerah (OPD).

“Reformasi birokrasi dirasa sudah berhasil dilakukan jika masyarakat bisa merasakan perubahan pada layanan pendidikan di Kabupaten Lamongan".

Demikian dikatakan Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Didid Noordiatmoko. Itu dikatakannya usai menghadiri Pencanangan Zona Integritas, Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Lingkup Pemkab Lamongan di Pendopo Lokatantra, Rabu 23 Januari 2019.

“Setelah melakukan penandatangan pakta integritas, agar apa yang sudah ditandatangani dilakukan dengan benar, diwujudkan apa yang sudah dicanangkan. Sosialisasi terhadap masyarakat juga perlu dilakukan agar masyarakat tahu bahwa perangkat daerah siap melakukan perubahan-perubahan,” pesan Didid Noordiatmoko.

Lebih lanjut dikatakannya, jika masyarakat belum merasakan perubahan tersebut, maka apa yang dilakukan OPD adalah sia-sia.

Oleh karena itu dia berharap melalui penandatangan pakta integritas dan perjanjian kinerja, bisa memastikan kinerja sudah selaras dengan anggaran.

"Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak pada kinerja,” ujarnya.

Diungkapkan Inspektur Agus Suyanto, pencanangan Zona Integritas (ZI) itu untuk kategori Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) dan ZI Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBBM).

Untuk ZI WBK dilakukan kepada sebanyak 59 OPD yang terdiri dari 26 kecamatan dan 33 UPT puskesmas. Sedangkan pencanangan ZI WBBM untuk 1 OPD, yakni Kecamatan Lamongan.

Pada acara itu juga diserahkan hasil evaluasi Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Kabupaten Lamongan Tahun 2018. Sebanyak 43 OPD mendapatkan nilai A dan 22 OPD mendapat nilai BB.

Bupati Fadeli di kesempatan yang sama mengingatkan kepada seluruh OPD agar tetap mempertahankan pencapaian tersebut.

“OPD yang nilai SAKIP sudah mendapat A jangan sampai turun, dan 22 OPD yang masih BB agar tahun selanjutnya bisa menjadi A, “ kata Fadeli.

Menurut Fadeli, dari 59 OPD yang dicanangkan menuju ZI WBK, dia memberi target agar minimal 10 kecamatan dan 10 UPT puskesmas bisa masuk penilaian nasional.

Dia juga mengingatkan rekomendasi yang sudah diberikan KemenPAN dan RB agar segera ditindaklanjuti.” Harus sesegera mungkin, jangan menunggu bulan depan,” pesan dia.(tok)