Redam Kasus Papua, PBNU Ingatkan Para Pihak Menahan Diri
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj meminta pemerintah, terutama aparat kepolisian agar segera meredam kerusuhan tersebut supaya tidak berkembang lebih jauh.
“Saya mengharapkan kepada aparat kepolisian segera menetralisir keadaan ini. Jangan sampai berkembang dan melebar ke mana-mana. Semua sebagai bangsa akan rugi besar kalau ini tidak segera diselesaikan,” kata KH Said Aqil Siroj, Senin 19 Agustus 2019.
Kiai Said tidak memungkiri, dalam sebuah negara yang beragam seperti di Indonesia, gesekan dan ketidakcocokan sangat mungkin terjadi. Namun, sambungnya, dalam menghadapai sebuah ketegangan, hendaknya siapa pun bisa menahan diri dan kembali kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Hendaknya masing-masing menahan diri. Kita ini saudara, satu bangsa. Kita ini tidak punya musuh, semuanya saudara kita semua. Muslim, non-Muslim. Suku apa saja, budaya manaa saja. Tetap kita harus saling menghormati sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) terlibat bentrok dengan mahasiswa penghuni asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 16 Agustus 2019.
Aksi tersebut dipicu oleh informasi yang menyebutkan bahwa oknum mahasiswa diduga telah merusak bendera merah putih dan membuang ke selokan. Polisi terpaksa menembakan gas air mata dan menjebol pintu pagar asrama dan 43 orang diamankan petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Kerusuhan tersebut berbuntut panjang. Karena, kerusuhan pecah di Manokwari, Papua, Senin 19 Agustus 2019. Kerusuhan bermula dari unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan massa pada pagi hari. Para pengunjuk rasa memprotes perlakuan aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
Massa membakar Gedung kantor DPRD Papua Barat di Manokwari, Papua. Selain membakar gedung DPRD, massa yang terdiri atas mahasiswa dan masyarakat itu membakar ban. Blokade jalan juga dilakukan oleh massa.
Sebelumnya, Ketua PWNU Papua Ustadz Tony Wanggae mengingatkan, aparat akan lebih bijak jika melakukan langkah persuasif. Misalnya dengan bertanya dulu kenapa bendera merah putih yang dipasang di depan asrama mahasiswa Papua, bisa jatuh, bahkan berada di selokan. Sebab penyebabnya bisa banyak kemungkinan.
“Panggil dulu mereka, tanyakan mengapa bendera itu sampai jatuh. Disengaja atau bagaimana. Baru aparat menentukan langkah berikutnya,” tuturnya.
Namun nasi sudah menjadi bubur. Ia hanya mengingatkan agar siapapun hati-hati dalam menangani kasus yang melibatkan warga Papua. Sebab Papua menjadi sorotan internasional. Sehingga kasus apapun yang melibatkan rakyat Papua, sangat mungkin diseret ke wilayah politik. Issu yang dikembangkan kemudian adalah tuntutan kemerdekaan Papua.
“Ini bahaya. Sekarang ini hampir merata unjuk rasa di Papua dan Papua Barat. Yang jadi sasaran rata-rata gedung pemerintah seperti DPRD, dan Kantor Gubernur dan bupati. Bahkan informasi yang saya terima, gedung DPRD Manokwari, dibakar massa,” ucapnya.
Ustad Tony meminta pemerintah agar membentuk tim untuk menangani kasus tersebut secara terbuka, demi memberikan rasa keadilan bagi warga Papua.
“Penyelidikan harus tuntas. Siapapun yang bersalah harus ditindak,” kata Ustad Tonny Wanggae.