Masih Soal Rebutan Jatah Menteri, PKB Ingin Tambah 'Kuota'

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus berharap mendapat jatah menteri lebih banyak di periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sebagai partai pengusung sejak 2014, PKB ingin kadernya ditempatkan di pos menteri strategis.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskadar atau Cak Imin menganggap wajar kalau PKB ngotot minta jatah menterinya bertambah. "PKB all out, dari akar rumput, sampai ulama ikut turun memenangkan Jokowi," beber Cak Imin kepada ngopibareng.id Kamis 18 Juli 2019.

Tidak usah banyak-banyak, lanjut Cak Imin, cukup 10 orang saja untuk menambah kuota dari empat kadernya yang telah duduk di Kabinet Kerja.

Empat kader PKB yang saat ini menjabat sebagai pembantu presiden ialah Menristekdikti M Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pembangunan Desa Eko Putro S, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

"Sekarang suara PKB melonjak, masa jatah menterinya tidak ditambah. Apalagi sampai dikurangi, ibarat dagang PKB rugi tidak sesuai dengan investasinya," kata Cak Imin.

Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid secara terpisah menjelaskan, PKB memang menargetkan tambahan kursi di sejumlah posisi strategis. "Ini demi mengakomodasi kepentingan konstituen PKB. Mudah-mudahan PKB lebih beruntung. Artinya, kalau kemarin dapat katakanlah empat, besok nambah, itu beruntung. Kalau sama-sama saja, ibarat usaha masih rugi. Tapi kalau berkurang, itu celaka," kata Jazilul.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto meminta partai koalisi tidak mendikte presiden soal kabinet yang menjadi wewenangnya. Pendukung Pak Jokowi harus konsisten menghormati wewenang presiden itu.

"Soal kabinet sebaiknya semua pihak menahan diri, tidak ada yang GR atau merasa paling pantas. Kalau ada partai mematok sekian menteri, sama artinya dengan 'memperkosa' hak prerogatif presiden yang tertadapat di UUD 1945." kata Airlangga, di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Kemanggisan Jakarta Barat.

Soal jatah menteri, PPP tidak mau kalah. Sekjen PPP Asrul Sani juga berharap jatah menteri untuk partai berlambang Kabah pun ditambah. "Kalau sekarang PPP dapat satu, yakni Menteri Agama, periode kedua nanti wajar kalau jatah menteri untuk PPP dilipatgandakan jadi tiga," ujarnya.