Rawat Ingatan Kerusuhan Kudatuli, Ganjar Pranowo Lapor ke Komnas HAM

Ganjar Pranowo hadir dalam peringatan kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) 1996, yang digelar Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juli 2024. Ia akan kembali melaporkan Kudatuli sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat ke Komnas HAM.

Dilansir dari Gesuri, calon Presiden PDIP di Pemilu 2024 itu, mengikuti kegiatan yang melibatkan aktivis dan politisi PDIP lainnya. Ganjar pun menyebut, peristiwa Kudatuli juga bisa terjadi pada partai lain di Indonesia, terutama dalam bentuk serangan fisik dan tekanan.

"Tapi ingat, dalam bentuk lain, Kudatuli bisa terjadi pada parpol apa pun di mana pun. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti dicucuk hidungnya dan mengekor saja. Maka hancurlah demokrasi," katanya kepada media, Sabtu 27 Juli 2024.

PDIP juga melaporkan peristiwa itu kepada Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). Ganjar meminta agar peristiwa Kudatuli dicatat sebagai pelanggaran HAM berat.

Menurutnya laporan diajukan beberapa kali setiap tahunnya, namun selalu mendapatkan penolakan. "Sudah lama kita ajukan. Setiap tahun kita mengajukan, terus-menerus, tapi kan itu butuh perjuangan. Sekali lagi, ketika kemudian penguasa menolak itu, ya kita berjuang terus-menerus," katanya.

Pelanggaran HAM

Sejarawan Bonnie Triyana menyebut ada peran Orde Baru di balik Kudatuli. Mereka berupaya mendongkel kepemimpinan Megawati yang terpolih lewat Kongres Luar Biasa (KLB) Surabaya di tahun 1993.

Upayanya dengan mengadakan KLB Medan di tahun 1996 yang mengesahkan Suryadi sebagai Ketua Umum PDIP. Peristiwa itu menurut Bonnie, dikutip dari Historia, terus membesar dan memantik protes yang meluas, melawan praktik pembungkaman atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, penyerangan atas kemanusian dan kemudian berujung pada jatuhnya Soeharto.

Bonnie menambahkan jika peringatan Kudatuli bisa menjadi momen untuk mengingat perjuangan demokrasi sejak era Orde Baru. Sekaligus merawat ingatan publik atas peristiwa HAM berat Bangsa Indonesia.