Raperda APBD Jatim 2025 Disahkan, Angkanya Menurun
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Pengesahan ini dilakukan oleh pimpinan DPRD Jatim bersama Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Kamis 21 November 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Adhy mengatakan, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp28.448.212.471.048,67, kemudian Belanja Daerah sebesar Rp29.981.997.455.659,67 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp1.533.784.984.611.
"Ini akan disesuaikan, karena dilihat dari usulan kita pendapatan naik menjadi Rp28,4 triliun, dan juga belanjanya naik menjadi Rp29,9 triliun dengan pembiayaan Rp1,5 triliun. Dan netto diproyeksikan Rp1,5 triliun, serta penggunaan SILPA-nya nol," sebut Adhy.
Secara besaran memang akan tersebut agak berkurang dibanding dengan APBD 2024. Hal ini karena ada kebijakan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Adanya pemberlakuan UU HKPD potensi pendapatan kita dari pajak kendaraan bermotor berkurang. Namun demikian, kita sudah menyusun secara cermat, pengalokasian anggaran ini untuk kesejahteraan masyarakat," terang Adhy.
Dalam APBD kali ini, ia menyebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama. Hal itu dibuktikan dengan pengalokasian anggaran untuk pendidikan sebesar 32 persem atau 12 persen lebih banyak dari ketentuan.
Tak hanya itu, aspek kesehatan juga mendapat perhatian dengan alokasi anggaran dari 10 persen menjadi 19,4 persen. Di mana, anggaran ini untuk membiayai operasional rumah sakit, gaji nakes, mengcover universal health coverage (UHC) BPJS Kesehatan, dan rencana pembangunan rumah sakit di Pamekasan dan Jember.
"Infrastruktur yang kita kurangi dari 40 persen menjadi 33 persen, karena memang tersedot ke pendidikan. Namun demikian, kita masih bisa melakukan efisiensi dan optimalisasi," kata mantan pejabat Kemensos RI itu.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan dana cadangan kurang lebih Rp600 miliar untuk menutupi kekurangan pusat terkait makan siang gratis bagi anak SD di Jatim.
Dengan pendapatan yang turun, Adhy mengatakan, pemprov akan memaksimalkan potensi-potensi lain yang menghasilkan. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan efisiensi anggaran operasional, belanja pegawai disesuaikan, kemudian optimalisasi BUMD, serta potensi pajak retribusi mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono berharap anggaran tersebut benar-benar bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim.
Hanya saja, terkait pendapatan yang menurun diharapkan mampu dibaca oleh pemprov untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada.
"Kemarin kita kehilangan pendapatan di PKB, tapi kami menekankan mitra Komisi C untuk pemanfaatan aset. Pemanfaatan aset yang sekian banyak dimiliki pemprov ini bisa ditingkatkan untuk bisa mendapatkan pendapatan baru setelah kita kehilangan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor," ujarnya.
Selain itu, yang juga harus dimaksimalkan oleh pemprov adalah peran BUMD. Sebab, selama ini peran BUMD tidak maksimal dalam peningkatan pendapatan daerah.
"BUMD harusnya memberi keuntungan pendapatan tapi selama ini belum maksimal. Mudah-mudahan di 2025 ini bisa ada peningkatan. Kita melihat BUMD DKI Jakarta selalu surplus, kami harap BUMD kita sama," pungkasnya.