RAPBD 2024 Kota Surabaya Terkoreksi Menurun, Ini Alasannya

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya tahun 2024 terkoreksi menjadi Rp 10,8 triliun dari APBD tahun 2023 sebesar Rp11,2 triliun.

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, RAPBD Kota Surabaya harusnya lebih besar dari tahun sebelumnya. "Kita sesuaikan pendapatan dengan belanja," katanya, Selasa, 8 Agustus 2023.

Adi menjelaskan, plafon APBD tahun 2024 Kota Surabaya nantinya tetap difokuskan terhadap sejumlah sektor strategis. Antara lain pendidikan, kesehatan, perbaikan dan peningkatan infra struktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Skala prioritas belanja untuk pendidikan sebesar 20 persen sesuatu perintah konstitusi. Sedangkan tahun lalu plafon anggaran kita untuk pendidikan sebesar 21 persen," paparnya.

Alasan Target RAPBD di Tahun 2024 Diturunkan.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A.H Thony mengungkapkan, adanya penurunan target RAPBD tahun 2024, lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menurun.

"Penetapan angka Rp11 triliun itu karena sumber perekonomian masyarakat masih belum berjalan normal. Sekarang ini kami tidak mau mengulang seperti yang kemarin, bahwa serapan APBD tidak sesuai target," kata A.H Thony dihubungi terpisah.

Lanjutnya, bila RAPBD nilainya tinggi khawatirnya perekonomian masyarakat akan terbebani. Seperti misalnya, pemerintah akan menaikan pajak untuk menutupi defisit APBD, sementara pendapatan masyarakat tidak naik.

"Kalau dinaikkan nanti memberatkan masyarakat. Kalau itu diambil dari hotel restoran itu nanti memberikan beban kepada pengusaha juga," terangnya.

Dalam hal ini, menurut Thony, DPRD Kota Surabaya mencoba untuk rasional sehingga target yang ditetapkan bisa tercapai, tapi tidak membebankan banyak pihak.

"Kami mencoba untuk rasional saja dalam batas angka kemampuan belanja pemerintah tercukupi, pembangunan yang sifatnya masih bisa dialokasikan, masyarakat tidak terbebani. Maka kami tentukan angka segitu dengan optimisme intensifikasi beban PBB masyarakat yang masih banyak menunggak," terangnya.

Thony menambahkan, penurunan RAPBD pada tahun 2024 bukan menjadi indikator ketidakmampuan Pemkot Surabaya. Tetapi, target yang ditetapkan harus realistis sesuai dengan kemampuan kota tersebut.

"Kadang orang melihat APBD menurun berarti kinerjanya pemkot menurun. Orang berasumsi seperti itu. Ini tidak, diturunkan karena penetapan target kemarin terlalu optimistis. Seperti potensi yang ada di pendapatan PBB secara angka bisa dihitung, luasnya berapa di Surabaya. Tapi ternyata banyak masyarakat yang tidak mampu membayar, ngutang, nunggak," tandasnya.