Evaluasi PSBB Surabaya, Pemkot Ogah Perpanjang PSBB ala Pemprov

Pemerintah Kota Surabaya datang dalam rapat evaluasi dan tindak lanjut, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Surabaya Raya, pada minggu 7 Juni 2020 malam hari di Gedung Negara Grahadi.

Berbagai hal disampaikan Pemkot Surabaya terkait evaluasi PSBB di Kota Pahlawan. Mereka juga mendapat masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Polda Jatim, dan Kodam V/Brawijaya.

Dalam paparannya, Pemkot Surabaya tetap menolak perpanjangan PSBB ala pemerintah provinsi ini. Mulai awal penerapan PSBB Pemkot memang seakan ogah-ogahan karena merasa daerahnya telah menerapkan berbagai kebijakan sebelum akhirnya pemerintah provinsi mengambil alih dengan menggandengkan PSBB bersama Sidoarjo dan Gresik.

Kepala BPB Linmas Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, penolakan tersebut merupakan amanah dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini, yang absen dalam rapat tersebut.

"Tadi sudah kita sampaikan permintaan dari ibu Walikota. Bahwa jelas Ibu Walikota mengusulkan dan mengajukan permohonan, PSBB ini tidak diperpanjang lagi," kata Irvan, Senin 8 Juni 2020 dini hari.

Ia mengatakan, keputusan Walikota tersebut diambil setelah berdiskusi dengan pelbagai pihak. Utamanya akademisi dan forkopimda Kota Surabaya. Meski begitu, menurutnya Pemkot akan tetap melakukan pengetatan terhadap penangana Covid-19 di Kota Surabaya.

"Kami akan perketat protokol kesehatannya ya," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah provinsi Jawa Timur menggelar  evaluasi dan tindak lanjut penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Surabaya Raya, minggu 7 Juni 2020 malam hari di Gedung Negara Grahadi.

Digelar hingga dini hari, rapat yang diikuti oleh seluruh perwakilan wilayah kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik itu tak membuahkan hasil. Pemprov seakan gamang dan tak jelas arahnya. Apakah PSBB akan diperpanjang atau tidak? Pemprov Jatim tak memberikan arahan yang jelas?

Terkait hal ini, Koordinator PSBB Jawa Timur yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan bahwa rapat yang digelar kali ini merupakan rapat pemaparan dan evaluasi bersama masing-masing kepala daerah dan forkopimda wilayah Surabaya Raya. Bukan rapat untuk memutuskan PSBB diperpanjang atau tidak.

Dia mengatakan, dalam rapat tersebut masing-masing daerah menceritakan bagaimana evaluasi PSBB di daerah masing-masing. Mulai dari jilid I hingga jilid III. Rapat tersebut juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat epidemologi maupun sosiologi.

"Jadi ini sifatnya atas apa yang diinginkan oleh kabupaten-kota ini. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut," kata Heru.

Ia mengatakan bahwa, hasil dari Rapat ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Yang akan menentukan diperpanjangan atau tidaknya PSBB wilayah Surabaya Raya.

"Besok Bu Gubernur akan mediasi jalannya rapat perpanjangan PSBB. Nah itu baru diputuskan diperpanjang atau tidak bersama forkopimda semuanya," katanya.