Ranking Empat Daerah Miskin, BPS Kabupaten Probolinggo Dicecar

Masalah angka kemiskinan yang menempatkan Kabupaten Probolinggo berada di ranking empat di Jatim kembali jadi perbincangan hangat. Kali ini kredibilitas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo disorot tajam terkait pemeringkatan daerah miskin itu.

Versi BPS, Kabupaten Probolinggo termasuk daerah termiskin keempat di Jatim. Berturut-turut peringkat daerah termiskin teratas ditempati Sampang, Bangkalan, dan Sumenep. Sementara di bawah Kabupaten Probolinggo ada Kabupaten Situbondo.

Terkait peringkat empat daerah termiskin di Jatim, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Poros Timur (FMPT) Kabupaten Probolinggo mempertanyakan hal itu. FMPT menyarankan BPS melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data kemiskinan.

Kegundahan FMPT disampaikan saat audiensi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin, 28 Oktober 2024. Audiensi membahas angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo. Audiensi juga dihadiri Dinas Sosial dan beberapa OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo.

FMPT pun mencecar BPS terkait adanya rilis data terbaru soal daerah kemiskinan, yang dikeluarkan BPS Provinsi Jawa Timur.

Dalam data tersebut, sepanjang tahun 2022, 2023 hingga tahun 2024, Kabupaten Probolinggo menjadi daerah termiskin keempat di antara 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Bahkan, pada beberapa tahun sebelumnya, status itu juga disandang Kabupaten Probolinggo.

Koordinator FMPT, Binhaudi mengatakan, metode Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang digunakan BPS tidak berbanding lurus dengan keadaan di masyarakat. Artinya, sampel data oleh BPS tidak setara dengan jumlah penduduk di Kabupaten Probolinggo.

Binhaudi mencontohkan, pada tahun 2019, BPS mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo mencapai 17,76 persen. Angka itu setara dengan 207.220 jiwa dari 1,1 juta lebih penduduk di Kabupaten Probolinggo.

"Bagaimana bisa sampel data oleh BPS yang tidak sampai 1.000 KK (kepala keluarga) bisa dijadikan hasil penilaian. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo lebih dari satu juta jiwa," katanya.

Sisi lain, kata Binhaudi, problem yang terjadi di Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat. Di mana ketika ada petugas datang melakukan survei dianggap akan memberikan bantuan sosial.

Sehingga tak sedikit dari masyarakat yang mengaku miksin. Padahal, keadaannya justru sebaliknya.

"Siapapun pemimpinnya (bupati, Red.), kalau problem ini tidak diselesaikan, maka sulit terlepas dari angka empat termiskin itu. Makanya ini menjadi 'PR' kita bersama untuk mengatasi hal tersebut," kata mantan kepala desa (kades) itu.

Binhaudi mempertanyakan, langkah konkret yang dilakukan Pemkab Probolinggo dalam menanggulangi kemiskinan. Khususnya dalam kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo saat ini.

Sementara itu, Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Probolinggo, Rahmadani S. Irevani mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo sudah berangsur turun dari tahun sebelumnya. Dikatakan Kabupaten Probolinggo terbilang cepat penurunannya pada tahun 2024 ini.

“Terbilang cepat di banding daerah lainnya, meski penurunan itu hanya hitungan persentase saja, dari sekian persen ke sekian persen. Meski di posisi empat, namun dari segi percepatan itu sudah sangat bagus,” ujar Rahmadani, usai audiensi.

Berdasarkan data BPS melalui lamannya, warga miskin di Kabupaten Probolingho sebanyak 203. 023 (tahun 2021), 205.002 (tahun 2023) dan 197.011 (tahun 2024).

Persentase kemiskinan 17,12 persen pada 2022, 17,19 persen pada 2023, dan 16,45 persen pada 2024.