Rakyat Susah, Mahasiswa Banyuwangi Minta Pemerintah Evaluasi PPKM

Sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) dan Ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM) meminta pemerintah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPKM Darurat. Mereka menyebut pelaksanaan PPKM Darurat justru merugikan masyarakat kecil.

Hal ini disampaikan dalam audiensi dengan Sekretaris Daerah Banyuwangi, Jumat, 23 Juli 2021. Dalam kegiatan itu hadir juga Kepala Bappeda Suyanto Waspo Tando, dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Apa bedanya PPKM Darurat dan PSBB tahun 2020 lalu. Masyarakat kecil banyak dirugikan. bantuan yang dulu Rp600 ribu turun jadi Rp300 ribu," jelas Ketua HMI Banyuwangi Naufal Witartono.

Tuntutan Mahasiswa

Dia menyayangkan dalam pertemuan tersebut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani tidak hadir. Karena sebagus apapun gagasan yang didapatkan dalam pertemuan belum tentu dilaksanakan. Karena yang hadir bukanlah pengambil kebijakan. "Kalau usulannya tidak di ACC (Bupati) ya tidak mungkin dilaksanakan," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Nauval juga meminta pemerintah daerah melibatkan mahasiswa dalam satgas penanganan Covid-19. Agar mahasiswa bisa mengawal dan memastikan komitmen pemerintah.

Perwakilan dari GMNI menyentil kebijakan pemadaman lampu penerangan jalan umum (LPJU). Menurutnya akibat pemadaman LPJU banyak terjadi kecelakaan. "Aturannya sudah jelas jalan umum harus diberi lampu penerangan," tegasnya.

Sementara perwakilan dari IMM meminta pemerintah lebih fokus pada pendidikan. Metode pembelajaran yang saat ini dilakukan harus dikaji ulang. Karena semuanya dilaksanakan secara daring. Karena sekolah daring dipastikan mempengaruhi kualitas pendidikan. "Mahasiswa ingin kuliah tatap muka. Tidak seperti ini," ujar Sekretaris IMM Banyuwangi, M. Nasir.

Respon Pemkab Banyuwangi

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono menyatakan aspirasi yang disampaikan mahasiswa sangat bagus. Pihaknya akan mengkaji beberapa  kebijakan yang sudah dilaksanakan seperti pemadaman LPJU yang disebut menyebabkan kecelakaan. "Nanti akan dibandingkan selama LPJU mati kecelakaan berapa? Sebelumnya seperti apa. Ini yang harus kita evaluasi bersama," tegasnya.

Untuk usulan pelibatan mahasiswa dalam penanganan Covid-19 menurutnya merupakan ide yang bagus. Dia menyebut, saat ini yang paling dibutuhkan adalah nakes yang mungkin bisa menjadi tenaga vaksinator atau pengecekan tensi dan sebagainya.

"Barangkali teman mahasiswa bisa membantu pendataan vaksinasi kami sangat welcome. Tapi yang paling utama saat ini nakesnya yang saat ini kebutuhan cukup banyak," tegasnya.

Terkait kenaikan besaran bantuan yang saat ini hanya Rp300 ribu Mujiono meminta mahasiswa tidak semata-mata melihat nilainya. Tapi, kata Dia, ini merupakan kepedulian pemerintah daerah. "Kita sama-sama prihatin. Hati nurani yang dalam sebenarnya kami tidak tega," tegasnya.

Pada hari yang sama sejumlah mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia juga melakukan audiensi terkait PPKM Darurat. Bedanya, anggota PMII melakukan audiensi ke Polresta Banyuwangi.