PWNU Papua: Usut Kasus Penggerebekan Mahasiswa Papua

Para aparat diharapkan dapat menempuh jalan dialog dengan anak-anak Papua jika mereka dinilai melakukan perbuatan ‘melawan’ hukum. Sebab dengan dialog akan diketahui duduk permasalahan yang sebenarnya.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua, Ustadz Tony Victor Mandawin Wanggai mengungkapkan hal itu, menyikapi gejolak yang merambah Papua akibat peristiwa penggerebekan sekaligus penangkapan puluhan mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 18 Agustus 2019.

Menurut Ustadz Tony Wanggai, aparat akan lebih bijak jika melakukan langkah persuasif. Misalnya dengan bertanya dulu kenapa bendera merah putih yang dipasang di depan asrama mahasiswa Papua, bisa jatuh, bahkan berada di selokan. Sebab penyebabnya bisa banyak kemungkinan.

“Panggil dulu mereka, tanyakan mengapa bendera itu sampai jatuh. Disengaja atau bagaimana. Baru aparat menentukan langkah berikutnya,” tuturnya, dalam siaran pers pada ngopibareng.id, Senin 19 Agustus 2019.

Namun nasi sudah menjadi bubur. Ia hanya mengingatkan agar siapapun hati-hati dalam menangani kasus yang melibatkan warga Papua. Sebab Papua menjadi sorotan internasional. Sehingga kasus apapun yang melibatkan rakyat Papua, sangat mungkin diseret ke wilayah politik. Issu yang dikembangkan kemudian adalah tuntutan kemerdekaan Papua.

“Ini bahaya. Sekarang ini hampir merata unjuk rasa di Papua dan Papua Barat. Yang jadi sasaran rata-rata gedung pemerintah seperti DPRD, dan Kantor Gubernur dan bupati. Bahkan informasi yang saya terima, gedung DPRD Manokwari, dibakar massa,” ucapnya.

Ustad Tony meminta pemerintah agar membentuk tim untuk menangani kasus tersebut secara terbuka, demi memberikan rasa keadilan bagi warga Papua.

“Penyelidikan harus tuntas. Siapapun yang bersalah harus ditindak,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Jayapura, Ahmad Muhazir meminta masing-masing pihak untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan yang berlebihan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

'“Aparat yang menjaga unjuk rasa, tak perlu represif. Demikian juga yang demo, tak perlu merusak. Yang penting aspirasi disampaikan,” tuturnya.

Muhazir juga meminta pemerintah untuk melakukan penyelidikan secara sungguh-sungguh dan transparan terhadap aksi penangkapan mahasiswa asal Papua di Surabaya itu. Ini untuk menghindari munculnya informasi yang keliru, yang mungkin saja terus dikembangkan oleh pihak-pihk yang tidak bertanggung jawab.