Putusan MKMK Warning Tak Lawan Logika Sehat Publik

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan dugaan pelanggaran etik seluruh hakim konstitusi dalam perkara uji materi uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Putusan akhirnya adalah MKMK memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara itu. Putusan ini dibacakan MKMK dalam sidang, Selasa 7 November 2023.

Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim menilai, putusan MKMK terhadap Anwar Usman akan berdampak serius, bagi para elite, keluarga presiden, dan juga grassroots.

“Saya pikir putusan itu akan punya dampak politis yang rumit dan panjang bagi pihak-pihak terkait di level elite. Relasi antarelite yang berseberangan akan sulit harmonis dalam waktu dekat dan ke depan. JIka situasi ini tak kunjung membaik dan terkendali bisa jadi para pihak terkait akan mudah emosional dengan semangat saling membalas dan meniadakan,” kata Dosen Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura ini saat dihubungi, Rabu 8 November 2023.

Surokim mengatakan, putusan MKMK terhadap paman Gibran Rakabuming Raka yaitu Anwar Usman akan berdampak di level grassroots, khususnya di kalangan menengah kritis ke atas.

“Selain itu juga akan punya efek di level grassroots, khususnya di kalangan menengah kritis ke atas. saya pikir permasalahan ini akan menjadi preseden ke depan dan situasi akan kian mengeras dan potensial menjadi konflik laten menjadi manifest,” ujarnya.

Putusan MKMK yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat juga akan memberi tekanan kepada keluarga Presiden Jokowi, khususnya putranya yang sedang ikut kontestasi Pilpres 2024. Surokim mengatakan, semestinya peristiwa ini bisa menjadi peringatan, agar tidak melawan logika sehat publik.

“Bagaimanapun putusan ini akan memberi tekanan kepada keluarga presiden dan khususnya Mas Gibran yang sedang ikut kontestasi. Jika situasi ini tak kunjung reda maka akan tetap memberi tone negatif untuk keluarga presiden dan pencalonan Mas Gibran. Seharusnya ini bisa menjadi peringatan dan warning agar tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tidak melawan logika sehat publik,” jelasnya.

Surokim menambahkan, sedangkan bagi masyarakat kalangan kritis, situasi ini akan cenderung direspon negatif. Masyarakat akan menilai bahwa kekuasaan seolah dijalankan dengan tanpa pertimbangan etis yang patut. Dampaknya, masyarakat akan melakukan perlawanan.

“Bagi masyarakat menengah kritis, situasi itu akan cenderung direspons sentimentil negatif bahwa kekuasaan seolah dijalankan dengan tanpa pertimbangan etis yang patut. Biasanya hal begini bisa menghadirkan respon nir respek dan akan berdampak dislike atau ketidaksukaan dan mendorong memberi perlawanan baik yang manifest maupun laten,” imbuhnya.