Putra Mahkota MBS PM Arab Saudi, Jokowi: Sahabat Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat kepada Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Ia baru diangkat jadi Perdana Menteri Arab Saudi. Dikuti dari akun Twitter dan Instagram resmi @jokowi, Jumat 30 September 2022, Kepala Negara menganggap MBS sebagai sahabat Indonesia.
"Saya mengucapkan selamat kepada HRH Putra Mahkota Mohammed bin Salman, teman dekat Indonesia, atas pengangkatannya sebagai Perdana Menteri Arab Saudi," tulisnya dalam keterangan foto Presiden Jokowi berjabatan tangan dengan MBS.
"(Saya) menantikan untuk bekerja sama lebih erat lagi dalam memajukan hubungan bilateral kita, termasuk di bidang ekonomi," sambung Presiden Jokowi.
Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud merombak kabinet pemerintahan Arab Saudi. Ia melantik MBS sebagai Perdana Menteri Arab Saudi melalui Dekrit kerajaan, Selasa 27 September 2022. MBS sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus pemimpin de facto Arab Saudi.
Perdana Menteri Arab Saudi bertugas memimpin Dewan Menteri. Dewan tersebut bertanggung jawab atas urusan eksekutif dan administratif Arab Saudi, seperti kebijakan asing dan dalam negeri, pertahanan, finansial, kesehatan, dan edukasi.
Sebagaimana diberitakan The Straits Times, penunjukan putra mahkota sebagai Perdana Menteri bukanlah sesuatu yang sering terjadi. Pada 1950-an, mantan Putra Mahkota Faisal al Saud menjadi perdana menteri dan mengambil alih pemerintahan. Namun, ini berujung pada perebutan kekuasaan yang membuat raja Saudi kala itu lengser.
Meski begitu, seorang analis Saudi yang dekat dengan pemerintah kerajaan, Ali Shihabi, menilai hal tersebut tak terjadi saat ini. Penunjukan MBS sebagai perdana menteri bak "meresmikan situasi de facto", katanya.
"Ini terlambat sebenarnya, mengingat dia telah menjadi CEO dari peran kepemimpinan Raja selama bertahun-tahun," lanjut Shihabi.
Sementara itu, pakar politik Saudi di Universitas Birmingham, Umar Karim, menilai MBS "telah melewati fase perebutan kekuasaan dan memenangkannya, sehingga yang terjadi saat ini lebih kepada pengaturan kewenangannya."