PUPR Mendata Infrastruktur yang Rusak Akibat Gempa Ambon

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyalurkan bantuan ke sejumlah lokasi terdampak gempa yang terjadi di Ambon, Provinsi Maluku, pada Kamis, 26 September 2019 lalu. Gempa dengan magnitudo 6.5 menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan hingga menimbulkan korban jiwa.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam masa tanggap darurat, yang paling penting adalah ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi.

“Kami sangat concern dengan air bersih terutama di tempat-tempat pengungsian. Kita juga manfaatkan instalasi pengolahan air minum (IPA) terdekat maupun IPA mobile untuk mensuplai air bersih, khususnya ke posko pengungsian”, kata Menteri Basuki.

Bantuan tanggap darurat disalurkan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Ditjen Cipta Karya sesaat setelah terjadinya gempa. Bantuan yang disalurkan berupa fasilitas sarana dan prasarana (sarpras) seperti pemasangan tenda hunian darurat di Pos Pengungsian Desa Tulehu dan RSUD Dr. H Haelussy.

Untuk total sarpras air bersih dan sanitasi yang telah dimobilisasi di lapangan yakni 7 unit Mobil Tangkir Air (MTA), 13 unit Hidran Umum, 1 unit WC Portable, 2 unit Mobil Toilet Kabin dan masing-masing 1 unit dumptruck, truk tinja dan truk engkel.

Sedangkan untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan, Kementerian PUPR telah melakukan pembersihan longsor dan pemasangan rambu-rambu pada lokasi longsor ruas Tour the Ambon. Pembersihan juga dilakukan pada gorong-gorong dan penutupan badan jalan dengan aspal di Desa Tulehu sehingga dapat dilewati kembali.

Untuk Jembatan Merah Putih Kota Ambon yang mengalami retak pada sambungan Asphaltic Plug Expantion Joint (siar muai) dan bergesernya bearing pad di beberapa titik jembatan, sudah dilakukan perbaikan dengan memasang ganjal pada bearing pad serta perbaikan siar muai. Saat ini ruas jembatan sudah dinyatakan aman dan bisa dilewati.

Terkait verifikasi tingkat kerusakan rumah masyarakat, Kementerian PUPR berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Tindak lanjut penanganan akan disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan BNPB. Sedangkan untuk verifikasi Gedung Pemerintahan/Negara, Gedung Fasilitas Sosial dan Umum (Fasos dan Fasum), Tim Pusat Permukiman Kementerian PUPR Bandung dan Balai Wilayah Makassar dikoordinir BPPW Maluku telah mulai melaksanakan assessment sejak 27 September 2019.

Dalam upaya percepatan assessment rumah masyarakat dan bangunan lainnya, Kementerian PUPR telah bersurat ke UGM untuk permohonan bantuan tenaga teknik.

Hasil identifikasi sementara berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, total rumah rusak berkembang dari data awal 2.675 unit menjadi 6.184 unit.

Sedangkan sebanyak 27 unit Gedung Pemerintahan/Negara , termasuk gedung Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), BPPW Kementerian PUPR Maluku dilaporkan rusak dan telah diassessment oleh tim Puskim diantaranya 12 unit rusak ringan, 2 unit rusak sedang, sedangkan 13 unit lainnya masih dalam proses penilaian.

Untuk fasos dan fasum yang telah selesai dinilai oleh tim Puskim Kementerian PUPR yakni sebanyak 4 unit fasilitas ibadah rusak ringan, 3 unit fasilitas pendidikan rusak berat, yaitu Gedung Auditorium IAIN, Perpustakaan IAIN, dan Laboratorium IAIN.

Untuk Gedung Sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK dilaporkan 4 unit rusak berat dan sisanya masih dalam proses penilaian. Untuk gedung fasilitas kesehatan yang dilaporkan rusak ringan yakni RS Khusus Daerah Pemerintah Provinsi Maluku dan RSUD Dr. M Haelussy masih dalam proses penilaian. Beberapa unit gedung bangunan fasos fasum lainnya seperti terminal dan pasar juga masih dalam proses penilaian.