PSBB Dilonggarkan Boleh Mudik Lebaran? Ini Penjelasan Utuh Jokowi

Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah hingga saat ini belum membuat kebijakan untuk melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelonggaran PSBB baru sebatas skenario dan belum diterapkan. Masih menunggu waktu yang tepat serta pembatasan lebih detail lagi.

"Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jangan muncul, nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah melonggarkan PSBB, belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 18 Mei 2020.

"Biar semua jelas, kita harus hati-hati. Dalam minggu ke depan, dua minggu ke depan, pemerintah masih fokus pada larangan mudik dan pengendalian arus balik," ujarnya.

Jokowi mengingatkan Kapolri dan Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik berjalan efektif di lapangan. "Yang perlu diingat yang kita larang itu mudiknya bukan transportasinya," ujar Jokowi.

Berikut Pernyataan Lengkap Jokowi tentang pelonggaran PSBB dan Larangan Mudik Lebaran:

Bismillahirrahmannirrahiim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati bapak wakil presiden, bapak ibu sekalian yang saya hormati.

Saya ingin memberikan sedikit pengantar mengenai ratas hari ini yang pertama, saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jangan muncul, nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah melonggarkan PSBB, belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB, yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta di lapangan, biar semuanya jelas karena kita harus hati-hati jangan keliru kita mau memutuskan.

Dalam minggu ini maupun minggu ke depan, dua minggu ke depan, pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik.

Oleh sebab itu saya minta kepada Pak Kapolri juga dibantu dengan Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan, dan perlu diingat bahwa yang kita larang itu mudiknya bukan transportasinya.

Karena transportasi sekali lagi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, urusan kepulangan pekerja migran kita, dan urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Yang kedua, laporan yang saya terima dari para gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun tidak menerakan PSBB memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran covid ini adalah unit masyarakat yang paling bawah, oleh sebab itu saya minta kepada menteri yang terkait dengan ini saya minta seluruh kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas di tingkat RT, RW, desa, atau di Bali ada desa adat ini penting sekali, ini kunci, kuncinya ada di sini, gugus tugas tingkat RT, RW, desa atau desa adat.

Ketiga, saya minta fasilitas kesehatan di tingkat pertama yaitu Puskesmas harus diperkuat, karena kita memiliki 10.134 Puskesmas di seluruh Tanah Air dan 4.000 di antaranya adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap.

Selain itu ada 4.883 dokter praktik keluarga, ditambah klinik pratama yang selama ini melayani JKN, ini betul-betul perlu diefektifkan sehingga Puskesmas dan jaringannya bsia diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian dalam pelacakan dan dalam penelusuran kasus covid di lingkungan wilayah itu, juga menjadi simpul pemantauan ODP maupun OTG.

keempat terkait dengan penyaluran bansos tunai, paket sembako, BLT desa, sekali lagi saya minta prosesnya dipercepat, prosesnya disederhanakan. Laporan terakhir yang saya terima blt desa baru kurang lebih 15 persen, kemudian bansos tunai baru kurang lebih 25 persen. Tetapi saya juga mendapatkan informasi dari menteri desa maupun menteri sosial, Minggu ini akan selesai semuanya.

Oleh sebab itu kalau masih ada masalah pada data yang belum sinkron antara DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan non DTKS segera diselesaikan. Beri fleksibilitas pada daerah, terutama pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasionalnya di lapangan. Sehingga akan memudahkan. Tetapi tentu saja tetap akuntabilitas harus dijaga

Kelima saya juga minta pengawasan protokol kesehatan di klaster industri ditingkatkan lagi, klaster industri perlu dilihat karena ada satu dua yang mulai masuk ke sana.